Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik tajam terhadap operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang ia sebut sebagai beban keuangan daerah.
Dalam sambutannya di rapat paripurna Hari Jadi ke-535 Kabupaten Majalengka, Sabtu (7/6/2025), Dedi menyebut bandara tersebut "nggak maju-maju" dan membutuhkan perombakan strategi pengelolaan.
"Majalengka ke sananya sudah ada bandara. Tapi sekarang udah berubah jadi peuteuy selong. Nggak ada pesawatnya, nggak maju-maju," ujar Dedi.
Dedi mengakui bahwa kondisi tersebut belum bisa ia benahi sepenuhnya karena baru menjabat selama tiga bulan.
Ia menekankan pentingnya penyusunan desain strategis jangka panjang agar kawasan Kertajati tidak terus membebani anggaran pemerintah provinsi.
"Jangan dulu marahin saya sekarang, kan saya baru tiga bulan," katanya sambil menambahkan bahwa anggaran operasional bandara mencapai Rp60 miliar per tahun.
Menanggapi pernyataan Gubernur, Direktur Utama BIJB Muhammad Singgih membantah bahwa dana Rp60 miliar itu adalah pemborosan.
Menurutnya, angka tersebut sudah melalui efisiensi ketat dan mencerminkan kebutuhan dasar operasional bandara yang sesuai dengan standar internasional.
"Kebutuhan per bulan itu Rp9 sampai Rp10 miliar, tapi sudah sangat ditekan. Biaya itu untuk menjamin 3S+1C: safety, security, service, dan compliance," kata Singgih.
Ia juga mengungkapkan bahwa biaya terbesar dikeluarkan untuk listrik dan personel. Konsumsi listrik bandara bisa mencapai Rp1 miliar per bulan, sementara personel operasional berjumlah 160 orang.
"Kesiapan personel dalam situasi darurat dan standar PKP-PK (Pelayanan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) tidak bisa ditawar," jelasnya.
Singgih menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk pemeliharaan fasilitas, kebersihan, dan pengurangan penggunaan energi.
Namun demikian, menurutnya, fasilitas bandara memang harus tetap dijaga meski trafik penumpang belum optimal.
"Kalau semua fasilitas standby, listrik nyala, personel siaga, ya memang butuh biaya," ujarnya.
Meski dikritik, pihak BIJB tetap berkomitmen untuk mengembangkan bandara dan mendukung visi Pemprov Jabar dalam jangka panjang.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan akan menyiapkan strategi baru agar kawasan Kertajati bisa memberi kontribusi positif, bukan sekadar menambah beban APBD.*
(dc/j006)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN