Wagub Aceh Dorong Percepatan Pembangunan Huntap, Ini Tiga Skema yang Disiapkan
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) b
PEMERINTAHAN
DEPOK — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi polemik kepemilikan empat pulau yang diperebutkan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Keempat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Dalam keterangannya di Sawangan, Depok, Minggu (15/6/2025), Yusril menyebut bahwa secara geografis, keempat pulau itu memang lebih dekat ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
"Pulau-pulau itu secara geografis lebih dekat kepada Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil," ujar Yusril.
Namun, Yusril menekankan bahwa faktor geografis tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menentukan batas wilayah.
Menurutnya, sejarah, budaya, dan administrasi masa lalu juga harus menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
"Seperti halnya Pulau Natuna yang secara geografis lebih dekat ke Malaysia, tapi secara historis dan kultural merupakan bagian dari Kepulauan Riau dan wilayah Hindia Belanda," jelas Yusril.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam dan menyeluruh sebelum mengambil keputusan final terkait status hukum keempat pulau tersebut.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Mendagri dan dalam waktu dekat akan berdialog dengan Gubernur Aceh, Pak Mualem, serta para tokoh masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 bahwa keempat pulau tersebut masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Namun, menyusul munculnya perdebatan publik dan penolakan dari masyarakat Aceh, Kemendagri membuka kembali ruang kajian aspek historis, yuridis, dan sosial budaya.
Pertemuan lanjutan antara pihak-pihak terkait dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Juni 2025 untuk membahas ulang posisi dan status keempat pulau itu secara adil dan komprehensif.
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) b
PEMERINTAHAN
TAPSEL Kapolres Tapanuli Selatan, Yon Edi Winara, menerima audiensi pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Tabagsel di Mapolres
NASIONAL
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya, Ra
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Ratusan warga yang tergabung dalam Parsadaan Siregar Siagian menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Padangsidim
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA