TAPSEL -Dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT Sinar Avanoska Emas (SAE) yang terlibat dalam proyek strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menuai sorotan tajam dari lembaga bantuan hukum dan aktivis masyarakat desa.
Sebanyak 72 pekerja dilaporkan mengalami PHK massal pada 31 Mei 2025. Pemutusan kerja tersebut diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, menimbulkan keresahan dan potensi pelanggaran hak-hak pekerja.
Pihak Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (DPC Formades) Tapanuli Selatan, bersama Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes), telah mengambil langkah pendampingan hukum bagi para korban PHK.
Baca Juga:
"Mereka (pekerja) datang dan kita akan dampingi," tegas Mustaqim Hanafi, S.H, dari Divisi Litigasi Posbakumdes.
Lebih lanjut, Mustaqim menegaskan pentingnya kehadiran Pemerintah dalam menyikapi persoalan ini, terutama dalam rangka perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Baca Juga:
"Idealnya pemerintah hadir. Banyak kewenangan yang dimiliki pemerintah, termasuk dalam melakukan mitigasi konflik ketenagakerjaan," ujarnya saat dihubungi via WhatsApp oleh awak media, Senin (16/06).
Proyek PLTA Batangtoru digadang-gadang sebagai salah satu pembangkit listrik paling efisien dalam pemanfaatan ruang di Indonesia dan diklaim memiliki dampak lingkungan minimal.
Namun, selain isu PHK massal, proyek ini juga tidak lepas dari kontroversi lainnya, termasuk risiko terhadap habitat orangutan Sumatera dan potensi konflik sosial di masyarakat lokal.
Padahal sebelumnya, proyek ini diharapkan membawa dampak ekonomi positif, termasuk menyerap tenaga kerja lokal dan menghidupkan sektor-sektor penunjang ekonomi di wilayah sekitar.
Namun, kasus PHK massal ini justru menjadi tamparan balik terhadap harapan tersebut.
Pemerintah daerah dan pusat diminta untuk segera melakukan investigasi, serta menengahi permasalahan agar tidak semakin meluas dan menjadi preseden buruk terhadap investasi di daerah.
JAKARTA Salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Marcella Santoso, menyampaikan permintaan maaf terbuka kep
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang sebesar Rp11,88 triliun dari lima korporasi di bawah naungan PT Wilmar Group. Peny
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mempertanyakan inkonsistensi tuduhan yang diarahkan kepadanya d
Hukum dan Kriminal
JAMBI Seorang pria berinisial RH (23) ditemukan tewas secara tragis di sebuah kamar kos di kawasan Jelutung, Kota Jambi, pada Senin malam (
Hukum dan Kriminal
NTB TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 5
Hukum dan Kriminal
IRAN Pemerintah India menyerukan warganya untuk segera meninggalkan ibu kota Iran, Teheran, di tengah eskalasi konflik bersenjata antara I
Internasional
ACEH Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam menyelesaikan polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terk
Nasional
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Simalungun dalam perkara Sorbat
Hukum dan Kriminal
MEDAN Makanan pedas ternyata bukan hanya soal cita rasa atau kesenangan semata. Studi terbaru dari The Pennsylvania State University mengu
Kesehatan
DENPASAR Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Polda Bali menggelar Lomba Pecalang dan Satpam Teladan yang dilaksanakan di Yaya
Nasional
