PEMATANG SIANTAR - Kondisi Pasar Horas, khususnya Gedung II dan III, semakin semrawut. Lapak pedagang menjamur, menutupi akses jalan dan menyulitkan pergerakan pembeli.
Selain itu, penataan jenis dagangan yang tidak terorganisir memicu kecemburuan antar pedagang, menambah kompleksitas persoalan.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ), Bolmen Silalahi, mengakui bahwa kondisi ini merupakan masalah yang telah berlangsung sejak lama.
Baca Juga:
"Penataan ulang perlu kajian panjang dan mendalam, karena menyangkut banyak orang dan mata pencaharian mereka. Efek psikologisnya juga harus dipertimbangkan," ujar Bolmen kepada awak media, Senin (16/6/2025).
Menurut Bolmen, masalah tidak hanya terjadi di dalam gedung, tetapi juga di area luar yang kini semakin padat oleh pedagang kaki lima. Ia menekankan bahwa penertiban sepihak tanpa solusi hanya akan menimbulkan gejolak sosial.
Baca Juga:
"Kalau langsung digusur, pertanyaannya: mau dipindahkan ke mana? Ini yang harus dipikirkan matang-matang," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan soal potensi konflik sosial, terutama apabila penertiban dilakukan secara tebang pilih.
"Kecemburuan sosial pasti muncul. Akan ada yang bertanya, kenapa kami saja yang ditertibkan, sedangkan yang lain tidak?" imbuh Bolmen.
Sebagai solusi jangka panjang, Gedung IV Pasar Horas yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, akan dijadikan model penataan pasar yang lebih tertib.
"Kami akan menjaga betul agar tidak muncul lapak-lapak tempelan di luar bangunan seperti yang terjadi sebelumnya," tegas Bolmen.
Pihak PD PHJ berjanji menerapkan pendekatan humanis dalam proses penataan ulang pasar, sekaligus mempersiapkan mekanisme relokasi yang adil dan terencana.
Pemerintah Kota Pematangsiantar juga dikabarkan akan segera menggelar rapat bersama Bank Sumut, membahas rencana lanjutan untuk pembangunan dan penataan Pasar Horas secara menyeluruh.*
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mencatat sejarah baru dalam pemberantasan korupsi nasional dengan mengumumkan penyita
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, didakwa melakukan korupsi dengan merugikan keuangan nega
Hukum dan Kriminal
TAPUT Delegasi dari Pemerintah Belanda mengawali kunjungan misi ekonomi dan perdagangannya di kawasan Danau Toba dengan mengunjungi Kabup
Pemerintahan
JAKARTA Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dijatuhi vonis 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakar
Hukum dan Kriminal
deli serdang Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapa
Pemerintahan
JAWA BARAT Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada hari ini sekitar pukul 15.24 WIB. Berdasarkan i
Peristiwa
MEDAN Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan pekan ini. Berdasarkan data dari Din
Ekonomi
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
