Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANG SIANTAR - Kondisi Pasar Horas, khususnya Gedung II dan III, semakin semrawut. Lapak pedagang menjamur, menutupi akses jalan dan menyulitkan pergerakan pembeli.
Selain itu, penataan jenis dagangan yang tidak terorganisir memicu kecemburuan antar pedagang, menambah kompleksitas persoalan.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ), Bolmen Silalahi, mengakui bahwa kondisi ini merupakan masalah yang telah berlangsung sejak lama.
"Penataan ulang perlu kajian panjang dan mendalam, karena menyangkut banyak orang dan mata pencaharian mereka. Efek psikologisnya juga harus dipertimbangkan," ujar Bolmen kepada awak media, Senin (16/6/2025).
Menurut Bolmen, masalah tidak hanya terjadi di dalam gedung, tetapi juga di area luar yang kini semakin padat oleh pedagang kaki lima. Ia menekankan bahwa penertiban sepihak tanpa solusi hanya akan menimbulkan gejolak sosial.
"Kalau langsung digusur, pertanyaannya: mau dipindahkan ke mana? Ini yang harus dipikirkan matang-matang," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan soal potensi konflik sosial, terutama apabila penertiban dilakukan secara tebang pilih.
"Kecemburuan sosial pasti muncul. Akan ada yang bertanya, kenapa kami saja yang ditertibkan, sedangkan yang lain tidak?" imbuh Bolmen.
Sebagai solusi jangka panjang, Gedung IV Pasar Horas yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, akan dijadikan model penataan pasar yang lebih tertib.
"Kami akan menjaga betul agar tidak muncul lapak-lapak tempelan di luar bangunan seperti yang terjadi sebelumnya," tegas Bolmen.
Pihak PD PHJ berjanji menerapkan pendekatan humanis dalam proses penataan ulang pasar, sekaligus mempersiapkan mekanisme relokasi yang adil dan terencana.
Pemerintah Kota Pematangsiantar juga dikabarkan akan segera menggelar rapat bersama Bank Sumut, membahas rencana lanjutan untuk pembangunan dan penataan Pasar Horas secara menyeluruh.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL