Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA— Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pemahaman terhadap peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem pertahanan rakyat semesta dan ketahanan pangan nasional sangat penting, terlebih di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks.
Dalam keterangannya, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia menganut doktrin pertahanan rakyat semesta dengan prinsip utama perang berlarut, yaitu strategi pertahanan yang mengandalkan keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi agresi, dimulai dari perang konvensional hingga ke perang gerilya jika diperlukan.
"Dalam konteks perang berlarut, sangat penting menyiapkan wilayah logistik seperti desa, kampung, hingga kota, yang mampu menyediakan bahan makanan untuk menopang perlawanan dalam jangka panjang," ujar TB Hasanuddin, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, dalam situasi perang, tidak tertutup kemungkinan bahwa prajurit TNI harus turun langsung ke lapangan sebagai petani, guna membangun depot logistik yang mendukung keberlanjutan operasi militer.
Namun, dalam keadaan damai, Hasanuddin menilai bahwa tugas ketahanan pangan harus tetap menjadi tanggung jawab utama Kementerian Pertanian.
Prajurit TNI, menurutnya, perlu tetap fokus pada kesiapan tempur melalui latihan intensif dan profesionalisme militer.
"Dalam keadaan damai, pembangunan depot logistik dan ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian teknis yang berwenang," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, mengungkapkan bahwa TNI AD tengah menyusun struktur organisasi yang adaptif terhadap potensi ancaman dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah konkret adalah pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan yang akan ditempatkan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
"Setiap batalyon akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki empat kompi yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat," terang Wahyu.
Empat kompi yang akan dibentuk antara lain:
- Kompi Pertanian, untuk mendukung swasembada pangan.
- Kompi Peternakan, guna menjamin pasokan protein hewani.
- Kompi Medis, sebagai garda depan pelayanan kesehatan masyarakat dan bencana.
- Kompi Zeni, yang akan membangun infrastruktur terutama di wilayah tertinggal dan rawan bencana.
Brigjen Wahyu menekankan bahwa rekrutmen besar-besaran Tamtama sebanyak 24.000 orang di tahun 2025 merupakan bagian dari strategi jangka panjang TNI AD dalam menjawab tantangan pembangunan dan ketahanan nasional, di luar fungsi tempur.
"Prajurit TNI saat ini tidak hanya dituntut untuk siap tempur, tetapi juga siap menjadi agen pembangunan di tengah masyarakat," tegas Wahyu.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan akan stabilitas di daerah-daerah strategis dan bentuk nyata peran TNI dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
(km/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL