SUMEDANG – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat pribadi, bukan bagian dari narasi sejarah resmi pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan Fadli Zon saat memberikan materi dalam kegiatan Retret Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
"Itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah. Dalam demokrasi, boleh kan berbeda pendapat? Kalau ada yang punya bukti, bahwa ini betul-betul massal, silakan tunjukkan," ujar Fadli Zon kepada awak media usai acara.
Baca Juga:
Politisi Partai Gerindra itu tidak menampik bahwa kasus kekerasan seksual memang terjadi pada saat kerusuhan 1998.
Baca Juga:
Namun, ia meragukan penggunaan istilah "massal" yang menurutnya memiliki makna khusus.
"Kalau dikatakan massal, itu artinya sistematis, terstruktur, dan masif. Seperti yang terjadi di Nanjing oleh tentara Jepang atau di Bosnia oleh Serbia, itu baru layak disebut perkosaan massal," jelasnya.
Fadli menyebut bahwa hingga kini belum ada bukti akademik atau hukum yang mendukung narasi bahwa kekerasan seksual dalam tragedi 1998 dilakukan secara sistematis.
"Harus ada data: siapa korbannya, di mana tempatnya, dan bagaimana kejadiannya. Kalau istilah itu digunakan tanpa bukti yang kuat, justru bisa mencoreng muka bangsa kita," ucapnya.
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan Pulau Enggano, salah s
Nasional
SUMEDANG Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pernyataannya mengenai kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 merupakan pendapat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko
Politik
KOTA KINABALU Dunia kuliner Malaysia dikejutkan oleh kabar tragis yang melibatkan Etiqah Siti Noorashikeen Mohd Sulong, mantan finalis M
Internasional
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mempercepat rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) sebaga
Pemerintahan
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengenakan rompi juru parkir (jukir) adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan (Dish
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Harapan warga Gampong Alue Naga untuk memiliki kembali jembatan penghubung pasca tsunami 2004 semakin mendekati kenyataan. Pe
Pemerintahan
JAMBI Konflik rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadhan Usman, berbuntut panjang. Istrinya, Winda Irzalina Pratiwi, bers
Hukum dan Kriminal
NAGAN RAYA Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan ladang ganja seluas 25 hektare yang tersebar
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Muaro Jambi melakukan pengecekan terhadap lokasi kebocoran pipa m
Peristiwa
