AWaSI Jambi Gelar Aksi Damai di Kejati: Tuntut Evaluasi Total Kinerja Kejari Sungai Penuh

JAMBI -Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hari ini menjadi lokasi digelarnya aksi damai yang diinisiasi oleh Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena membawa sederet tuntutan serius terhadap dugaan maladministrasi dan lemahnya penegakan hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh.

Massa yang terdiri dari awak media, aktivis, dan perwakilan masyarakat mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB. Mereka menyuarakan aspirasi dan keprihatinan mendalam atas berbagai permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci, yang dinilai tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat kejaksaan setempat.

"Kami datang hari ini bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menuntut keadilan dan transparansi. Ada kegelisahan besar di tengah masyarakat Sungai Penuh terkait kinerja penegakan hukum," tegas Tri, salah satu orator dalam aksi tersebut.

Dalam pernyataannya, AWaSI Jambi membeberkan lima tuntutan utama, yaitu:

Evaluasi total terhadap kinerja Kejari Sungai Penuh oleh Kejati Jambi dan Kejaksaan Agung RI.

Pengaktifan kembali Kepala Kejari Sungai Penuh disertai dengan pemeriksaan internal yang objektif dan transparan.

Audit dan investigasi laporan korupsi yang mandek, terutama yang melibatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Transparansi penanganan laporan masyarakat, termasuk sistem informasi publik terkait perkembangan kasus.

Pelaporan dan pemrosesan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum di tubuh Kejari Sungai Penuh.

Massa aksi juga menyerahkan surat mosi tidak percaya kepada Kejati Jambi, lengkap dengan dokumentasi pemberitaan dan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Kejari Sungai Penuh.

Ketua Umum AWaSI Provinsi Jambi, Erfan Indriyawan, SP, menyatakan bahwa aksi ini merupakan langkah awal perjuangan menuju kejaksaan yang bersih dan berintegritas.

"Kami akan terus memantau dan mengawal setiap perkembangan kasus ini. Ini bukan akhir, tapi awal dari perlawanan terhadap praktik hukum yang tidak adil dan tidak akuntabel," tegasnya.

Meski tidak ada perwakilan resmi dari Kejati yang menemui massa aksi secara langsung, kegiatan berjalan tertib dan mendapat pengamanan penuh dari aparat kepolisian.*