Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
DENPASAR — Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan di Provinsi Bali.
Apel yang dilaksanakan di Lapangan Korem 163/Wira Satya, Jalan PB. Sudirman, Denpasar, Jumat (4/7/2025), dipimpin langsung oleh Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida Idewa Agung Hadisaputra selaku Dansatgas Pengamanan VVIP wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Danrem 163 membacakan amanat Pangdam IX/Udayana yang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kewibawaan negara dalam pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI yang dijadwalkan berlangsung dari 4 hingga 6 Juli 2025.
"Kunjungan kerja ini adalah kehormatan yang harus disikapi dengan profesionalisme dan pengabdian terbaik. Setiap unsur harus bersinergi secara solid agar rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar," ujar Brigjen Hadisaputra.
Dalam amanat Pangdam, juga ditekankan bahwa semua personel yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Pengamanan VVIP wajib memahami tugas secara rinci dan mempedomani protap yang berlaku.
Kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan harus diantisipasi dengan langkah yang responsif dan terukur.
"Hindari tindakan arogan. Jaga sopan santun, etika, dan citra positif TNI-Polri di mata masyarakat maupun dunia internasional," tegasnya.
Usai apel, Danrem 163/Wira Satya melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan dari berbagai satuan gabungan, termasuk TNI Angkatan Laut, TNI AU, Polda Bali, dan unsur pendukung lainnya.
Apel ini turut dihadiri oleh:
- Danlanal Denpasar
- Danlanud I Gusti Ngurah Rai
- Karoops dan jajaran pejabat utama Polda Bali
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI