DELI SERDANG – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Deli Serdang memadati halaman kantor DPRD pada Jumat (4/7/2025).
Massa menyuarakan tuntutan atas lambannya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Aksi damai yang diinisiasi oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) ini juga menyoroti persoalan kesejahteraan yang masih jauh dari layak.
Baca Juga:
Dengan spanduk dan poster tuntutan, para anggota BPD menyerukan pentingnya percepatan agenda pembahasan APBD Perubahan serta perbaikan penghasilan tetap mereka.
"Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami sedih melihat adanya kegaduhan antara DPRD dan Bupati yang berisiko membuat masyarakat sengsara," ujar Umar, Bendahara PABPDSI Deli Serdang, dalam orasinya.
Baca Juga:
Saat ini, Ketua BPD hanya menerima honor sekitar Rp850 ribu per bulan, sementara anggotanya bahkan lebih rendah, yakni sekitar Rp500 ribu.
Kondisi ini dianggap tidak mencerminkan peran penting BPD dalam tata kelola pemerintahan desa.
Massa mendesak DPRD agar segera menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS dan mengesahkan APBD Perubahan 2025 demi keberlangsungan pembangunan desa.
Selain itu, mereka juga menuntut adanya peningkatan tunjangan dan jaminan hari tua yang lebih layak.
Puluhan perwakilan massa akhirnya diterima di ruang paripurna oleh sejumlah anggota DPRD, termasuk Rakhmadsyah, Purwaningrum (PKB), dan Muhammad Adami (PPP).
"Dukungan kalian sangat berarti. Kami sudah mendorong pimpinan agar KUA PPAS diagendakan secepatnya," ucap Rakhmadsyah.
Purwaningrum mengonfirmasi bahwa 36 dari 50 anggota dewan telah mendesak pimpinan DPRD agar menjadwalkan pembahasan.
JAKARTA Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, mengaku kecewa atas tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan ja
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat malam terpantau ramai lancar. Meski volume kendaraan padat sei
Nasional
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh, meninggal dunia
Sosok
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Wakajati hingga sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) diganti. Berik
Pemerintahan
JAKARTA Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dengan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan tengah melakukan perbaikan jalan dan drainase secara masi
Pemerintahan
WASHINGTON DC Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi mulai mengirim surat pemberitahuan tarif impor kepada 10 negara sekaligus yang akan
Internasional
MEDAN Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Reynanda Ginting, calon jaksa yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Kabupaten Asah
Sosok
SPANYOL Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (Fourth International Conference on Financing for Development
Internasional
JEMBRANA Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Jembrana mengamankan satu unit sekoci milik KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan
Peristiwa