BREAKING NEWS
Minggu, 06 Juli 2025

Konflik Agraria Masyarakat Sihopuk dengan PT Hutan Barumun Perkasa Tak Kunjung Usai Sejak 1979

Dugaan Penyerobotan Lahan dan Kegagalan Negara Lindungi Rakyat
Ronald Harahap - Sabtu, 05 Juli 2025 17:31 WIB
381 view
Konflik Agraria Masyarakat Sihopuk dengan PT Hutan Barumun Perkasa Tak Kunjung Usai Sejak 1979
unjuk rasa masyarakat (foto: ronald harahap/bitv)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Janji Politik dan RDP Tanpa Hasil

Baca Juga:

Berulang kali masyarakat mengadu kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan DPRD, bahkan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 24 Februari 2025. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijanjikan Bupati H. Reski Basyah Harahap dan Ketua DPRD Mula Rotua Siregar tidak membuahkan hasil konkrit. Hingga 1 Juli 2025, tidak ada kelanjutan resmi terhadap mediasi tersebut.

Dugaan Permainan Ilegal: "Ganti Baju" dan Rencana HGU Baru

Baca Juga:

Isu yang berkembang belakangan menyebut adanya dugaan permainan oleh pihak perusahaan untuk mengubah status lahan "putih" (non kawasan hutan) menjadi HGU (Hak Guna Usaha) dengan menggunakan nama perusahaan lain, atau strategi "ganti baju". Hal ini ditengarai untuk melegitimasi penguasaan atas tanah masyarakat secara permanen.

Ketua Umum Aliansi Pemuda Halongonan Timur (ALPHAT), Mora Ganti Harahap menyatakan dengan tegas:

"Jika benar terjadi upaya permainan status lahan untuk dilegalisasi sebagai HGU oleh perusahaan atau oknum pemerintah, kami akan menempuh jalur hukum — baik pidana maupun perdata."

Hutan Tanaman Industri Bukan Sawit

Pernyataan mengejutkan datang dari pihak manajemen PT HBP sendiri saat kunjungan pihak Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara pada 24 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Manager PT HBP menyatakan bahwa tanaman kelapa sawit di lokasi konflik bukan milik perusahaan dan bukan bagian dari izin kehutanan yang mereka pegang. Hal ini semakin memperkuat posisi masyarakat bahwa perusahaan tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

Kebuntuan Penyelesaian dan Kekecewaan Masyarakat

Hingga hari ini, masyarakat merasa dikhianati oleh Pemerintah Daerah yang tidak menunjukkan itikad menyelesaikan masalah secara adil. Mereka menilai pemerintah lebih berpihak pada korporasi dan melupakan janji-janji politik yang dahulu digaungkan saat Pilkada dan Pileg.

Editor
: Justin Nova
Tags
beritaTerkait
JRMK Gelar Aksi di Balai Kota, Desak Bertemu Gubernur Pramono Anung Bahas Reforma Agraria Perkotaan
Ribuan Warga Tanjung Mulia Tolak Eksekusi, Jalan Alumunium I Diblokade
Pemkab Paluta Hadir di Tengah Sengketa Lahan PT Wonorejo Perdana, Siap Fasilitasi Penyelesaian Damai
Buntut Pembakaran Pos dan Rumah Karyawan PT SSL, Polisi Tetapkan 4 Tersangka
Konflik Lahan Memanas, Warga Muara Manompas Tuding PT SKL Serobot Kebun Sawit 200 Hektare
Sempat Adu Mulut, Sengketa Tanah 310 Ha di Polres Tanjab Barat Masuki Tahapan Berikutnya
komentar
beritaTerbaru