Konflik Agraria Masyarakat Sihopuk dengan PT Hutan Barumun Perkasa Tak Kunjung Usai Sejak 1979

"Kami memperjuangkan pemimpin dari bawah hingga menang, tapi kini tidak satu pun hadir membela hak kami," ujar salah satu tokoh masyarakat yang tak ingin disebut namanya.

Baca Juga:

• Ratusan Buruh Demo di DPRD Sumut, 15 Tuntutan Menggema
• Nusron Wahid Sebut Lahan Kosong Bakal Disita Negara, Dipakai untuk Sekolah dan Perumahan Rakyat

Seruan Keadilan yang Terus Disuarakan

Baca Juga:

• Warga Register 40 Palas dan Paluta Gugat Satgas PKH dan Perusahaan ke PN Padangsidimpuan: Tuntut Realisasi Plasma 20 Persen
• Pemkab Tapanuli Selatan Percepat Reforma Agraria, Targetkan Sertifikasi 200 Bidang Tanah Tahun Ini

Konflik masyarakat Sihopuk Baru dan Sihopuk Lama dengan PT Hutan Barumun Perkasa adalah potret buram konflik agraria di Indonesia. Tanpa penyelesaian adil dan transparan, masalah ini bisa menjadi bom waktu. Masyarakat kini menuntut penyelidikan menyeluruh, keterlibatan Komisi Nasional HAM, serta perhatian langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR RI.

"Kami tidak akan diam. Jika pemerintah dan lembaga hukum tidak bertindak, kami akan tempuh jalur hukum nasional bahkan internasional," tutup Mora Ganti Harahap.*

Ratusan Buruh Demo di DPRD Sumut, 15 Tuntutan Menggema

Nusron Wahid Sebut Lahan Kosong Bakal Disita Negara, Dipakai untuk Sekolah dan Perumahan Rakyat

Warga Register 40 Palas dan Paluta Gugat Satgas PKH dan Perusahaan ke PN Padangsidimpuan: Tuntut Realisasi Plasma 20 Persen

Pemkab Tapanuli Selatan Percepat Reforma Agraria, Targetkan Sertifikasi 200 Bidang Tanah Tahun Ini

Wakil Wali Kota Binjai Minta Kepala Sekolah Tak Takut Hadapi Intimidasi, Siap Dukung Program Sekolah Lima Hari

PT PLS Kembali Beroperasi di Gunung Baringin, Warga Tegaskan Kembali Hak atas Tanah Ulayat