KPK Bantah Isu Penangkapan Kapolres dalam OTT Sumut, Lima Orang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp231 Miliar

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi isu liar yang beredar di masyarakat.

"RY dan TAU statusnya sebagai saksi, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," ujar Budi, Minggu (6/7), dalam keterangan kepada media.

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap tujuh orang. Lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara dua lainnya yakni ASN berinisial RY dan staf tersangka KIR berinisial TAU hanya berstatus saksi.

Budi menjelaskan kronologi penangkapan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, KPK menangkap HEL, RES, KIR, RAY, RY, dan TAU, kemudian mereka dibawa ke Jakarta pada Jumat malam (27/6). Pada tahap kedua, penyidik menangkap TOP dan membawanya ke Jakarta keesokan paginya, Sabtu (28/6).

KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan, yang terbagi ke dalam dua klaster:

Para Tersangka:

Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kepala Dinas PUPR Sumut

Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua PUPR Sumut/PPK

Heliyanto (HEL) – PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut

M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) – Dirut PT DNG

M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY) – Direktur PT RN

Dugaan Peran Para Tersangka:

KPK menduga KIR dan RAY sebagai pemberi suap, sedangkan TOP dan RES merupakan penerima pada klaster proyek Dinas PUPR Sumut, dan HEL sebagai penerima dalam klaster proyek Satker PJN Wilayah I.

Adapun nilai total proyek yang terindikasi bermasalah mencapai Rp231,8 miliar, yang terbagi atas:

Empat proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut

Dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut

KPK menyatakan akan terus menelusuri aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam kasus ini. Lembaga antirasuah itu juga kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara.

"Kami akan memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan transparan dan profesional," tutup Budi Prasetyo.*