JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi isu liar yang beredar di masyarakat.
"RY dan TAU statusnya sebagai saksi, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," ujar Budi, Minggu (6/7), dalam keterangan kepada media.
Dalam OTT tersebut, KPK menangkap tujuh orang. Lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara dua lainnya yakni ASN berinisial RY dan staf tersangka KIR berinisial TAU hanya berstatus saksi.
Budi menjelaskan kronologi penangkapan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, KPK menangkap HEL, RES, KIR, RAY, RY, dan TAU, kemudian mereka dibawa ke Jakarta pada Jumat malam (27/6). Pada tahap kedua, penyidik menangkap TOP dan membawanya ke Jakarta keesokan paginya, Sabtu (28/6).
KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan, yang terbagi ke dalam dua klaster:
Para Tersangka:
Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kepala Dinas PUPR Sumut
Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua PUPR Sumut/PPK
Heliyanto (HEL) – PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut
M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) – Dirut PT DNG
M. Rayhan Dulasmi Piliang (RAY) – Direktur PT RN
Dugaan Peran Para Tersangka:
KPK menduga KIR dan RAY sebagai pemberi suap, sedangkan TOP dan RES merupakan penerima pada klaster proyek Dinas PUPR Sumut, dan HEL sebagai penerima dalam klaster proyek Satker PJN Wilayah I.
Adapun nilai total proyek yang terindikasi bermasalah mencapai Rp231,8 miliar, yang terbagi atas:
Empat proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut
Dua proyek di Satker PJN Wilayah I Sumut
KPK menyatakan akan terus menelusuri aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam kasus ini. Lembaga antirasuah itu juga kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara.
"Kami akan memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan transparan dan profesional," tutup Budi Prasetyo.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
