PADANG -Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), harus bersikap tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang menyalahgunakan dana bantuan untuk judi online (judol).
Menurutnya, mereka yang terbukti melanggar perlu diganti dengan warga lain yang lebih berhak menerima bantuan.
"Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga, maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak," ujar Hidayat saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat.
Baca Juga:
Pernyataan ini merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos yang terindikasi aktif melakukan transaksi judi online sepanjang tahun 2024.
Rp957 Miliar Dana Bansos Digunakan untuk Judol
Baca Juga:
PPATK mencatat bahwa total deposit judi online dari ratusan ribu NIK penerima bansos itu mencapai Rp957 miliar, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali. Fakta ini memunculkan kekhawatiran serius mengenai penyalahgunaan dana negara oleh oknum tidak bertanggung jawab.
"Kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol, tentu artinya bansos ini tidak berguna. Perlu ada sanksi yang lebih tegas," tegas Hidayat.
Kemensos Gandeng PPATK, Istana Siap Coret Pelaku Judol
Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri jejak transaksi mencurigakan dari rekening penerima bansos. Data ini akan menjadi dasar untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran, menyusul banyaknya rekening dormant (tidak aktif) yang hanya menerima transfer tanpa aktivitas lain.
Dari pihak Istana, juga telah muncul pernyataan bahwa data penerima bansos yang terlibat judi online "sangat bisa dicoret" dari daftar penerima.
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI, yang bermitra langsung dengan Kemensos, menyatakan telah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan sepakat bahwa perlu dilakukan koreksi serius dan seleksi ulang penerima bansos untuk mencegah penyimpangan berulang.
Perlu Sanksi Tegas dan Pengalihan Bantuan
Menurut Hidayat, pengalihan bansos kepada masyarakat yang lebih layak adalah solusi terbaik agar bantuan negara tidak disalahgunakan. Ia juga menekankan bahwa upaya ini bukan hanya soal administrasi, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan keuangan negara.*
(j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal