MEDAN - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut yang membahas tanggapan gubernur atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berlangsung tidak kondusif.
Sejumlah masyarakat tiba-tiba masuk ke ruang sidang dan berteriak menuntut keadilan saat Wakil Gubernur Sumut, Surya, sedang membacakan dokumen RPJMD.
Meski situasi sempat memanas, rapat tetap dilanjutkan. Petugas Satpol PP dengan sigap mengamankan warga yang masuk secara tidak sah ke ruang paripurna.
Namun ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Saat Surya masih membacakan RPJMD, beberapa anggota dewan mengajukan interupsi keras terkait ketidakhadiran Gubernur Bobby Nasution, Sekda Togap Simangunsong, dan sebagian besar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Mohon maaf Pak Wagub, ini sudah kesekian kali OPD tidak hadir di rapat penting seperti ini. Apakah RPJMD hanya untuk kita? Harusnya jadi bahan evaluasi mereka," ujar anggota DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani.
Senada dengan itu, Muhammad Subandi dari Fraksi Gerindra bahkan menyebut perlu adanya sanksi bagi OPD yang mangkir dan menyarankan agar mereka digantikan dengan pejabat yang lebih berkomitmen.
"Kalau ada OPD nggak hadir, ganti aja. Banyak kok yang berkualitas. Jangan karena dekat sama atasan jadi semena-mena," tegasnya.
Sementara itu, Zeira Salim Ritonga mengapresiasi Wagub Surya yang membacakan RPJMD sendirian selama lebih dari tiga jam tanpa didampingi pejabat tinggi lainnya.
"Saya apresiasi, baru kali ini saya lihat Pak Wagub membacakan sendirian selama tiga jam lebih. Tapi ini juga tamparan buat OPD," ucapnya.
Ketua sidang Ihwan Ritonga akhirnya menskors rapat hingga pukul 14.00 WIB dan meminta agar seluruh OPD dihadirkan. Saat skors berlangsung, hanya tiga orang perwakilan OPD yang duduk di kursi yang disediakan.
Usai rapat, Wakil Gubernur Surya enggan memberikan komentar soal ketidakhadiran OPD. Namun pantauan di lokasi menunjukkan beberapa OPD mulai hadir setelah skors diumumkan.*
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap provinsi tetan
Pemerintahan
NIAS SELATAN Dua warga Kabupaten Nias Selatan yang tergabung dalam Kelompok Pemerhati Keuangan Daerah melaporkan dugaan penyimpangan dan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menanggulangi inflasi, khusu
Ekonomi
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tema
Pemerintahan
MEDAN Kejati Sumut menerima pengembalian kerugian negara senilai Rp 150 miliar dari perkara korupsi penjualan aset PTPN 1 Regional 1 sel
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2025, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., memimpin langsu
Pemerintahan
TAPSEL Menyambut Hari Jadi ke75 Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Bupati H. Gus Irawan Pasaribu memimpin langsung rapat panitia dan
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh S.A.K, memberikan apresiasi tingg
Seni dan Budaya
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menyita uang sebesar Rp 150 miliar hasil tindak pidana korupsi penjualan asset PTPNI RegionalI k
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Polsek Panjang berhasil mengamankan WD (28), seorang wanita warga Bumi Waras, Bandar Lampung, atas dugaan penganiayaan te
Hukum dan Kriminal
