JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyampaikan penolakan keras terhadap rencana pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) oleh perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kesepakatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat.
"Bagaimana mungkin data pribadi warga negara bisa dipindahkan ke negara lain? Atas dasar apa tim ekonomi Indonesia menyetujui akses data rakyat Indonesia kepada negara asing tanpa seizin dan sepengetahuan rakyat, khususnya kaum buruh?" tegas Said dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).
Baca Juga:
Menurut Said, kebijakan ini merupakan bagian dari perjanjian ekonomi yang menetapkan tarif resiprokal 19 persen bagi produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.
Sebaliknya, barang-barang dari Amerika dapat masuk ke Indonesia tanpa bea alias 0 persen.
Baca Juga:
Ia menyebut ketimpangan tarif tersebut sebagai bentuk "penjajahan ekonomi gaya baru".
"Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal prinsip dan harga diri bangsa," ujar Said.
Said memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mencabut perjanjian tersebut, kalangan buruh akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional.
Aksi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan berbagai serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, hingga elemen masyarakat umum.
"Kami akan menggerakkan aksi nasional di seluruh Indonesia jika pemerintah tetap menjalankan perjanjian ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat," tegasnya.
Said juga mengungkapkan bahwa perjanjian tarif sebelumnya yang diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump telah berdampak besar terhadap sektor industri di Indonesia.
Ia menyebut ribuan buruh kehilangan pekerjaan akibat kebijakan dagang yang timpang tersebut.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal