
Aksi Bela Palestina di Banda Aceh Kumpulkan Donasi Rp2 Miliar
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
NasionalJAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah yang menumpuk di berbagai daerah, termasuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Solusi yang diusulkan adalah melalui program waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), dengan target penyelesaian dalam waktu dua tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat hadir di acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 yang digelar di Jakarta, Sabtu (26/7).
Baca Juga:
Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah, khususnya kondisi Bantargebang yang disebut telah mencapai ketinggian setara gedung 20 lantai.
"Saya ditanya oleh Pak Prabowo, 'Ini sampah kita mau menggunung? Sebagai negara besar kita malu. Di Bantargebang, sampah kita setara dengan gedung 20 lantai. Bagaimana menyelesaikan?' Saya bilang, 'Pak, kasih saya Keppres. Dua tahun saya selesaikan'," ujar Zulhas.
Baca Juga:
Program waste to energy dinilai sebagai solusi jangka panjang dan berkelanjutan.
Teknologi ini telah diterapkan secara luas di sejumlah negara maju dan terbukti mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sambil menghasilkan energi listrik.
Namun, Zulhas mengakui bahwa selama sembilan bulan masa jabatannya, proses pembangunan PSEL masih kerap tersendat oleh birokrasi yang panjang dan rumit.
"Setiap mengambil langkah tertentu, urusannya rumit dan berbelit-belit. Padahal banyak pihak yang berminat terhadap proyek ini. Ini proyek yang punya nilai ekonomi dan lingkungan," jelasnya.
Untuk mempercepat implementasi, pemerintah tengah menyusun regulasi baru yang akan memangkas proses perizinan dan memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Rancangan regulasi ini ditargetkan rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Sebelumnya, pembangunan fasilitas PSEL harus melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak, mulai dari DPRD kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga sejumlah kementerian dan PLN. Nantinya, menurut Zulhas, proses ini akan disederhanakan.
"Pemda cukup sediakan lahannya dan mengangkut sampahnya. Urusan dengan PLN dan subsidi akan kami tangani di tingkat pusat. Jadi pemda, pemerintah pusat, dan PLN bersinergi dalam satu sistem penanganan," jelasnya.
Dengan sistem yang lebih efisien dan kolaboratif, Zulhas optimistis bahwa persoalan sampah dalam skala besar akan bisa diatasi dalam waktu dua tahun melalui teknologi incinerator yang menghasilkan energi.
"Kalau ini berhasil, insyaallah dalam dua tahun, sampah-sampah besar yang rumit itu bisa kita atasi lewat sistem waste to energy," pungkasnya.*
(at/a008)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
NasionalJAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
PolitikMEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan KriminalSUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
NasionalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
EkonomiJAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
PolitikKUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
InternasionalSAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
EkonomiHALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
PeristiwaJAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal