Wagub Aceh Geser Fokus Huntara, Tekan BP BUMN Bangun Huntap Permanen
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
JAKARTA - Steering Committee (SC) Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 resmi menetapkan mekanisme pencalonan Ketua Umum dalam rapat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (4/8/2025).
Salah satu syarat penting: bakal calon wajib mendapat dukungan dari minimal 20 persen PWI Provinsi atau sekitar delapan provinsi agar dapat mendaftar sebagai calon Ketua Umum.
.jpeg)
Ketua SC, Zulkifli Gani Ottoh, menyampaikan bahwa proses pendaftaran dibuka secara gratis, tanpa dipungut biaya. "Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia," ujarnya.
Tim Penjaringan Dibentuk, Dukungan OC Solid
Sebagai bagian dari proses seleksi, dibentuk pula Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri dari tujuh anggota SC dan tiga anggota OC:
Ketua OC: Marthen Selamet Susanto
Wakil Ketua OC: Raja Parlindungan Pane
Sekretaris OC: TB. Adhi
Wakil Ketua OC, Raja Parlindungan Pane menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai keputusan solid demi kelancaran kongres.
Rapat SC dihadiri oleh tujuh anggota, termasuk dua pengganti yakni Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Dwikora Putra, Zacky Anthony, Lutfi L. Hakim, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu.
Isu PWI Banten Disepakati Jalan Tengah
Dalam rapat itu juga, SC menyelesaikan isu terkait keikutsertaan dua kubu PWI Banten. Kedua kubu, hasil Konferprov dan Konferensi Luar Biasa, dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025, dan masing-masing diberi satu suara dari total tiga suara Banten.
"Kita utamakan semangat persatuan. Maka, dua suara untuk dua kubu ini adalah solusi adil," ujar Zulkifli.
DPT Gunakan Data Kongres PWI Bandung 2023
Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), SC memutuskan menggunakan data yang sama seperti Kongres PWI sebelumnya di Bandung, September 2023. Keputusan ini juga merupakan hasil aspirasi dari dua Ketua Umum PWI yang tengah berjalan.
Masa Bakti 2025–2030: Pemulihan Normalitas Organisasi
Masa bakti kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku selama lima tahun penuh, dari 2025 hingga 2030. Hal ini bertujuan untuk memulihkan stabilitas organisasi, setelah kepengurusan hasil Kongres 2023 dinilai tidak berjalan dengan baik dan memicu dualisme.
Kongres Digelar di Cikarang, Persiapan Sudah 70 Persen
OC melaporkan bahwa persiapan teknis kongres telah mencapai 70 persen. Kongres PWI 2025 dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025, bertempat di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi.
"Undangan resmi untuk seluruh peserta akan dikirimkan mulai besok," tutup Zulkifli.*
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Aceh Tahun 2026 di Hotel The Pad
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong penguatan kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan swasembada
NASIONAL
KISARAN Dua pria asal Kemayoran, Jakarta Pusat, Gilang Pandu Sugiarto (32) dan Dedi Sujatmiko (37), dituntut hukuman mati oleh Jaksa Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi begal bersenjata tajam dan panah terjadi di Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima laporan kinerja Komisi Informasi (
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL