Cuaca Jakarta: Hujan Ringan Menyapa Sejumlah Wilayah, Suhu Berkisar 24–31°C
JAKARTA Ibu Kota Jakarta diprediksi akan mengalami hujan ringan sepanjang hari ini, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 deraj
NASIONAL
JAKARTA - Komisi I DPR RI menyatakan akan memanggil Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk meminta penjelasan resmi terkait informasi rencana kerja sama pengelolaan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/8).
Ia menegaskan pentingnya kejelasan posisi pemerintah dalam isu yang menyangkut kedaulatan nasional.
"Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dalam forum Rapat Kerja mendatang. Kami akan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada dalam kerangka konstitusi dan prinsip kedaulatan NKRI," ujar Amelia.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai rencana kerja sama tersebut. Jika benar ada kesepakatan atau pembicaraan, maka Komisi I menilai hal itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan bersama DPR.
"Karena ini menyangkut wilayah yang masih menjadi bagian dari perbedaan klaim antara Indonesia dan Malaysia," tegasnya.
Soal Skema Joint Development, DPR Minta Rincian Dibuka ke Publik
Amelia mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan bentuk kerja sama selama tetap dalam kerangka prinsip kedaulatan.
Namun, jika skema yang diambil adalah joint development atau pengelolaan bersama dengan sistem bagi hasil, maka pemerintah wajib menyampaikan rincian teknis kepada publik dan DPR RI.
"Termasuk proporsi pembagian, mekanisme operasional, serta jaminan bahwa hak kedaulatan Indonesia tidak dikompromikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek," katanya.
Nomenklatur Laut Sulawesi Dipersoalkan
Amelia juga menyoroti penggunaan istilah Laut Sulawesi oleh pihak Malaysia dalam dokumen atau pembicaraan terkait Ambalat. Ia menilai penggunaan istilah tersebut bisa menimbulkan implikasi politis.
"Pemerintah Indonesia harus tegas dan konsisten menggunakan nomenklatur resmi sesuai posisi hukum dan prinsip kedaulatan nasional, baik dalam forum bilateral maupun multilateral," pungkasnya.*
(kp/j006)
JAKARTA Ibu Kota Jakarta diprediksi akan mengalami hujan ringan sepanjang hari ini, dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 deraj
NASIONAL
BANDUNG Sebagian besar wilayah di Jawa Barat diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga ringan pada hari ini, dengan suh
NASIONAL
YOGYAKARTA Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga disertai petir pada
NASIONAL
DENPASAR Sejumlah wilayah di Provinsi Bali diperkirakan mengalami hujan ringan dan cuaca berawan sepanjang hari ini. Data prakiraan cuac
NASIONAL
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
JAKARTA Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan alasan di balik serangkaian pertemuannya dengan seju
POLITIK
JAKARTA Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F35 milik Amerika Serikat (AS) di wilayah tengah negara tersebut pada Jumat,
INTERNASIONAL
JAKARTA Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususny
EKONOMI
BATAM Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hubungan industrial di Indonesia harus naik kelas agar pekerja ti
EKONOMI