KOLTIM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. Salah satu tersangka utama yang ditahan adalah Bupati Koltim periode 2024–2029, Abdul Azis (ABZ).
Kelima tersangka keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari sekitar pukul 01.15 WIB. Mereka tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol.
"Selanjutnya, KPK melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 8 hingga 27 Agustus 2025. Mereka ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangan resmi.
Baca Juga:
Baca Juga:
Identitas Para Tersangka:
Abdul Azis (ABZ) – Bupati Kolaka Timur 2024–2029
Andi Lukman Hakim (ALH) – Penanggung jawab proyek dari Kementerian Kesehatan
Ageng Dermanto (AGD) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Koltim
Deddy Karnady (DK) – Pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP)
Arif Rahman (AR) – Pihak swasta dari KSO PT PCP
Kasus Terkait Suap DAK Proyek RSUD
KPK menduga bahwa kasus ini berkaitan dengan suap dalam proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
"Perkara ini berkaitan dengan DAK untuk pembangunan rumah sakit, dalam hal peningkatan kualitas atau status rumah sakit tersebut," ungkap Asep Guntur.
Abdul Azis sendiri diketahui ditangkap tak lama setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem, di mana ia diketahui sebagai salah satu kader.
Komitmen KPK: Bersihkan Dana Publik
KPK menegaskan bahwa OTT ini merupakan bagian dari upaya menindak tegas penyalahgunaan dana negara, khususnya pada sektor pelayanan publik seperti kesehatan.
"Pembangunan rumah sakit seharusnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, bukan menjadi lahan bancakan pejabat dan pengusaha," tambah Asep.
KPK akan terus mendalami aliran dana, termasuk potensi keterlibatan pihak lain. Sementara itu, penyidikan dan penahanan akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.*
(ms/j006)
PATI Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) y
Pemerintahan
Berita
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Pemberant
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran program Sekolah Rakyat pada Tahun Anggaran 2026 akan mengalami
Pendidikan
BANDA ACEH Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Kamaruddin Amin mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingku
Nasional
DENPASAR Pakar kebugaran sekaligus mantan atlet binaraga nasional, I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha, atau lebih dikenal dengan Ade Rai, ke
Kesehatan
JAKARTA Isu seputar pembayaran royalti kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, polemik mencuat terkait kekhawatiran bahwa menyanyikan
Nasional
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar di media sosial mengenai
Nasional
TANGGERANG Vokalis band Zivilia, Zul Zivilia, mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendapatkan remisi khusus dalam rangka peringatan Hari
Entertainment