PADANG SIDIMPUAN - Masyarakat yang tinggal di wilayah Register 40 Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Padang Lawas Utara (Paluta) resmi melayangkan gugatan perdata terhadap Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan sejumlah perusahaan perkebunan ke Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, pada Jumat (8/8/2025).
Gugatan ini didaftarkan oleh tim kuasa hukum Franjul M Sianturi, S.E, S.H dan Famati Gulo, S.H, M.H berdasarkan kuasa khusus dari tokoh masyarakat Lian Guntur Pulungan, yang juga dikenal sebagai tokoh adat dan masyarakat Bathin Sobanga Paluta.
Baca Juga:
.jpeg)
Baca Juga:
Tuntut Keadilan atas Plasma 20%
Dalam keterangannya, Franjul menyampaikan bahwa masyarakat menggugat karena hak atas 20 persen lahan plasma dari kebun inti yang dikelola perusahaan tidak pernah direalisasikan. Beberapa perusahaan yang disebut dalam gugatan di antaranya:
PT Agrina Palma Nusantara
PT Perhutani
PT Wonorejo Perdana
Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ)
JAKARTA Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap seorang anak berusia 12 tahun berini
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Dalam suasana yang penuh khidmat dan semangat nasionalisme, pelantikan Pengurus Cabang Keluarga Besar 0216 Forum Komunik
Komunitas
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekenin
Ekonomi
ASAHAN Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, Adrea Retha Zulhelfi, resmi dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil menyus
Hukum dan Kriminal
BANGKOK Dua warga negara Malaysia, Ong Yik Leong (26) dan Gan Xiao Zhen (27), menjadi korban pembakaran yang terjadi di area pusat perbe
Internasional
PATI Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) y
Pemerintahan
Berita
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Pemberant
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran program Sekolah Rakyat pada Tahun Anggaran 2026 akan mengalami
Pendidikan