PADANG SIDIMPUAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hari ini, Rabu (13/8/2025), KPK memeriksa Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN Padangsidimpuan, Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.
"Pemeriksaan ini terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media.
Selain Letnan Dalimunthe, 17 saksi lain juga dipanggil penyidik KPK. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan kepala daerah, pejabat dinas pekerjaan umum, pihak swasta, hingga pegawai negeri sipil.
Daftar Nama Saksi yang Diperiksa:
Irsan Efendi Nasution (Mantan Wali Kota Padangsidimpuan)
Taufik Hidayat Lubis (Komisaris PT Dalihan Natolu Grup/DNG)
Mariam (Bendahara PT DNG)
Anggi Harahap (Pegawai PT DNG)
Rinaldi Lubis alias Aldi (Direktur PT Taufik Prima Duta Putra)
Siti Humairo Hasibuan (Kabag PBJ Pemko Padangsidimpuan)
Muhammad Harris alias Acong (Bendahara Dinas PUTR Kota Padangsidimpuan)
Sandi (Staf Bidang Bina Marga)
Leman (Karyawan PT DNG)
Zulkifli Lubis alias Mamak Utom (PNS)
Addi Mawardi Harahap (PNS)
Ikhsan Harahap (Kabid/PPK Dinas PUPR Padang Lawas Utara)
Hendrik Gunawan Harahap (Plt Kepala PUTR Padang Lawas Utara)
Asnawi Harahap (Kabag PBJ Padang Lawas Utara)
Ramlan (Kadis PUPR Padang Lawas Utara 2021–2024)
Fachri Ananda Harahap (Kadis PUPR Tapanuli Selatan)
Oskar Hendra Daulay (Kabid Bina Marga II Dinas PUPR Tapanuli Selatan)
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Juni 2025. Dalam operasi tersebut, lima orang ditetapkan sebagai tersangka:
Topan Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut)
Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut)
Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut)
M. Akhirun Pilang (Dirut PT DNG)
M. Rayhan Dulasmi Pilang (Direktur PT RN)
Menurut KPK, Topan Ginting diduga mengatur pemenang lelang proyek jalan dengan nilai kontrak mencapai Rp231,8 miliar. Sebagai imbalan, ia dijanjikan fee sebesar Rp8 miliar dari pihak swasta.
"Pemeriksaan hari ini bertujuan menelusuri aliran dana, hubungan antar pihak, dan peran masing-masing dalam dugaan korupsi proyek jalan tersebut," ungkap Budi Prasetyo.
KPK menegaskan, pengusutan kasus ini akan terus diperluas, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat lain yang belum disebutkan sebelumnya.*
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan menggelar pasar murah serentak di 126 kelurahan, mulai
Ekonomi
BANDAR LAMPUNG Pengadilan Agama (PA) Tanjungkarang kembali menggelar sidang lanjutan perkara sengketa warisan antara Fadhel Alghiffari H
Peristiwa
LAMPUNG TENGAH Aksi pencurian sepeda motor di Dusun I Sidorejo, Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, berhasil
Hukum dan Kriminal
TANJUNGPINANG Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menegaskan komitmennya memperkuat strategi asset recovery atau pemulihan as
Politik
SUMSEL Aksi nekat seorang pria berinisial BA, yang mengaku sebagai jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), berhasil
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak ment
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat da
Kesehatan
TANJUNG PURA Upaya penyelundupan narkotika jenis ganja kering ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura berhasil diga
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang wartawan senior, Elin Syaputra (58), menjadi korban penganiayaan saat meliput aksi unjuk rasa warga di depan pabrik PT Uni
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah membahas rencana pemindahan empat desa dari Kabupaten Lampung Selatan ke wil
Pemerintahan
