PATI – Partai Gerindra akhirnya angkat suara terkait polemik yang melibatkan kadernya, Bupati Pati Sudewo, yang didemo ratusan warga akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, meski kebijakan itu kini telah dibatalkan.
Politikus Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa partainya telah memberikan teguran langsung kepada Sudewo dan meminta sang bupati untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik.
"Yang paling penting, kami sudah beri teguran dan meminta beliau menyampaikan permintaan maaf ke publik. Kenaikan pajak 250 persen juga sudah dibatalkan," ujar Bahtra saat dihubungi, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga:
Soal Hak Angket dan Pansus DPRD Pati
Baca Juga:
Menanggapi keputusan DPRD Kabupaten Pati yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Sudewo, Bahtra menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi. Gerindra, kata dia, akan menghormati seluruh proses demokratis yang berlangsung di DPRD.
"Kami menunggu saja bagaimana perkembangan hak angket. Kalau pansusnya dibentuk, di sana akan ada momen klarifikasi," ucapnya.
"Jika beliau tidak bersalah, harus dinyatakan tidak bersalah. Tapi jika ditemukan pelanggaran, maka kami akan melihat rekomendasi pansus seperti apa," tambah Bahtra.
DPRD Sepakat Makzulkan
Sebelumnya, semua fraksi di DPRD Pati, termasuk Gerindra, PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar, menyepakati pembentukan Hak Angket dan Pansus Pemakzulan.
"Mencermati kondisi di masyarakat dan banyak warga yang merasa terluka, maka kami sepakat mengambil hak angket dan membentuk Pansus," kata pimpinan DPRD Pati dalam Sidang Paripurna.
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar yang menyebut adanya kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi Rp 3 juta per hari atau sek
Nasional
MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan India, Grand Mercure Angkasa Medan, bagian dari jaringan Accor Hotels, menggelar acara sp
Seni dan Budaya
MEDAN Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang menolak peserta BPJS Kesehatan untuk berobat, merupaka t
Kesehatan
BINJAI Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 1.227 narapidana di Lembaga Pemasyarakata
Pemerintahan
JAKARTA Karnaval peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monumen
Nasional
JEMBARANA Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres) Jembrana, Kompol I Ketut Darta, S.H., M.H., menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Me
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyoroti momen kebersamaan tiga Presiden Republik IndonesiaSusilo
Nasional
BLORA Kebakaran hebat melanda sebuah sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Minggu (17/8/2025)
Peristiwa
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melepas Karnaval HUT ke80 Kemerdekaan RI yang digelar di kawasan Monu
Nasional
JAKARTA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa mantan Ketua DPR RI, Setya
Nasional
