Istana Sampaikan Keprihatinan atas OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Presiden Prabowo Minta Hormati Proses Hukum

JAKARTA - Istana Kepresidenan menyampaikan keprihatinan atas penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui informasi tersebut dan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang berjalan.

"Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut," ujar Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan pesan Presiden agar para pejabat negara berhati-hati dalam menjalankan amanah jabatan dan tidak menyalahgunakannya.

"Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam," tuturnya.

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK.

"Beliau menghormati proses di KPK dan mempersilakan proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," imbuhnya.

Diketahui, OTT terhadap Immanuel Ebenezer dilakukan pada Rabu malam. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut penangkapan tersebut terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Hingga kini, KPK belum merinci secara detail konstruksi perkara yang menjerat Immanuel Ebenezer. Namun, lembaga antirasuah telah mengamankan 10 orang dalam OTT tersebut dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk belasan mobil dan motor gede (moge) Ducati.

Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024 mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli. Ia merupakan lulusan Universitas Satya Negara Indonesia dan memiliki latar belakang aktivisme sosial.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Perkembangan perkara ini akan disampaikan ke publik melalui konferensi pers resmi.*

(bs/j006)