
Uya Kuya Sampaikan Permohonan Maaf Tulus untuk Masyarakat Indonesia
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk memberikan layanan gratis kepada pengguna Transjakarta dan MRT selama satu pekan ke depan.
Langkah ini diambil untuk memfasilitasi masyarakat di tengah perbaikan fasilitas transportasi umum yang rusak akibat kericuhan demo pada Jumat (29/8/2025).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa kebijakan penggratisan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas warga Jakarta pasca kerusuhan, serta memberikan waktu bagi Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan fasilitas Transjakarta dan MRT yang terdampak.
Baca Juga:
Rano juga mengungkapkan, pembenahan infrastruktur transportasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu minggu.
"Selama satu minggu ke depan, kami memberikan layanan gratis untuk Transjakarta dan MRT. Karena memang fasilitas transportasi tersebut perlu dibenahi dan memerlukan waktu," kata Rano usai menyambangi rumah duka Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam kericuhan tersebut, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8).
Baca Juga:
Rano juga memastikan bahwa selama proses pembenahan fasilitas umum ini, Pemprov DKI akan melibatkan petugas untuk membersihkan sisa-sisa kerusuhan di beberapa titik di Jakarta.
Pasukan oranye dan berbagai petugas kebersihan telah dikerahkan untuk memulihkan kondisi kota.
"Jakarta segera berbenah. Pasukan oranye dan seluruh petugas kebersihan sudah bekerja, menyapu, dan memperbaiki area yang terdampak," ujar Rano, yang juga menambahkan bahwa dirinya berencana untuk menjenguk korban yang dirawat di rumah sakit akibat kerusuhan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengungkapkan bahwa tujuh halte Transjakarta telah menjadi sasaran vandalisme dan dibakar oleh kelompok yang tidak dikenal.
Halte-halte tersebut berada di beberapa titik penting Jakarta, termasuk Halte Bundaran Senayan, Halte Pemuda Pramuka, dan Halte Polda Metro Jaya, serta sejumlah halte lainnya di sekitar kawasan Senen.
"Kami mencatat ada tujuh halte yang dibakar selama kericuhan, dan kami sedang berupaya untuk segera memperbaikinya," kata Ayu. Ia juga menambahkan bahwa kerusakan pada halte-halte tersebut cukup signifikan dan membutuhkan waktu untuk dilakukan perbaikan.
Rano Karno juga berencana untuk mengunjungi rumah sakit di Jakarta guna memastikan kondisi para korban yang terluka akibat kerusuhan.
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
NasionalTAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
NasionalJAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
NasionalJAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & TeknologiCIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
NasionalJAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
NasionalACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
NasionalJAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik