Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA - Aksi anarkis pecah di kawasan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Minggu (31/8/2025) dini hari. Massa yang tidak dikenal dilaporkan melakukan penjarahan di rumah pribadi Menkeu, yang terletak di kawasan Jakarta Selatan.
Menurut kesaksian warga sekitar, aksi tersebut terjadi dalam dua gelombang. Kelompok pertama datang sekitar pukul 23.00 WIB pada Sabtu (30/8) dan langsung merusak serta mengambil sejumlah barang.
Massa sempat bubar, namun gelombang kedua kembali datang sekitar pukul 03.00 WIB dengan jumlah yang lebih besar dan suasana semakin tidak terkendali.
"Mereka datang ramai-ramai, seperti sudah terkoordinasi. Rumah Bu Sri habis dijarah. Banyak barang yang dibawa kabur," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Sri Mulyani: Politik Bukan Tindakan Anarki
Menanggapi insiden tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pesan mendalam melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, pada Senin (1/9). Ia menyatakan terima kasih atas dukungan moral yang diberikan masyarakat pasca musibah yang menimpanya.
"Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulis Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa membangun bangsa adalah perjuangan yang berat dan berisiko, namun harus dilakukan dengan etika, moralitas, dan nilai-nilai luhur — bukan dengan aksi kekerasan dan penjarahan.
Ajakan untuk Tempuh Jalur Konstitusional
Dalam unggahannya, Bendahara Negara itu mengajak seluruh elemen bangsa untuk menempuh jalur hukum yang sah dalam menyampaikan aspirasi atau ketidakpuasan terhadap pemerintah.
"Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Jika merasa hak konstitusional dilanggar, ada mekanisme judicial review dan proses pengadilan," tegasnya.
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kritik, saran, bahkan makian masyarakat adalah bagian dari demokrasi, dan menjadi refleksi bagi pemerintah untuk terus berbenah.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL