Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Di tengah meningkatnya dinamika sosial dan politik nasional yang dipicu oleh gelombang demonstrasi di berbagai daerah, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui Zoom pada Selasa (2/9/2025).
Rapat ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab moral SMSI terhadap situasi bangsa yang sedang mengalami kegelisahan sosial akibat aksi-aksi massa yang sebagian di antaranya berujung ricuh.
Sebagai organisasi pers terbesar di Indonesia, SMSI menilai media memiliki peran strategis dalam menjaga ruang publik tetap sehat, kondusif, dan solutif.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting organisasi, seperti Dewan Pembina Reda Mathovani, yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Dewan Penasehat, serta Dewan Pakar SMSI, termasuk Prof. Henri Subiakto dan Prof. Taufiqurahman.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menekankan pentingnya kehadiran media sebagai jembatan dialog, bukan pemicu konflik.
"Bagaimana kita merumuskan agar SMSI memberikan kontribusi nyata bagi persatuan di tengah kondisi bangsa saat ini. Kami mendorong dialog, meredam ketegangan, dan menyampaikan pandangan konstruktif baik kepada pemerintah maupun masyarakat," ujar Firdaus.
Firdaus juga menegaskan bahwa pernyataan sikap SMSI nantinya tidak boleh bersifat reaktif. Rapat pengurus harian ini adalah langkah awal untuk menyerap masukan dari Dewan Pembina dan Dewan Pakar, sebelum masuk ke proses konsolidasi nasional.
Dalam diskusi, Prof. Henri Subiakto mengingatkan bahwa media harus tetap menjaga fungsinya sebagai penjaga demokrasi tanpa terseret dalam arus provokatif.
"Setelah terjadi kerusuhan dan berkembang jadi situasi yang mengancam, Pemerintah tetap harus menuntaskan kasus-kasus penting yang menjadi perhatian publik. Jangan sampai hilang karena ada demo-demo ini," tegasnya.
Sementara itu, Prof. Taufiqurahman menilai bahwa meskipun aksi massa adalah bagian dari demokrasi, namun media tetap harus menghindari narasi-narasi yang memecah belah.
"SMSI perlu menampilkan berita-berita yang solutif, meredakan. Informasi yang disajikan media siber hendaknya meneduhkan, bukan menambah perpecahan," ungkapnya.
Sebagai langkah lanjutan, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025), yang akan melibatkan pengurus dari seluruh provinsi. Forum ini akan menjadi tempat menyerap aspirasi daerah dan merumuskan pernyataan sikap resmi SMSI yang akan disampaikan pada Jumat (5/9/2025).
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Di tengah kembali melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2026, publik kembal
EKONOMI
BINJAI Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyebut peringatan Hari Ulang Tahun ke154 Binjai menjadi momentum penting untuk memperkua
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh membantah kabar yang beredar di sejumlah media terkait penetapan Bupati Aceh Timur, Iskandar AlFarlaky, sebagai t
NASIONAL
MEDAN Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemain Free Fire kembali berburu kode redeem terbaru yang dibagikan pada Minggu, 17 Mei 2026. Sejumlah kode masih aktif dan dapa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program priorit
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai tidak menghentikan pembangun
NASIONAL