PADANGSIDIMPUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan rutin penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) di sejumlah titik strategis kota.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta mendukung penegakan hukum daerah.
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (4/9/2025) mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, melibatkan personel dari bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (PPUD), ASN, dan Tim Gakda Satpol PP Padangsidimpuan.
Di wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara, tim menyasar Jalan Masjid Raya Baru dan kawasan Tor Simarsayang.
Di lokasi tersebut, petugas menegur para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan dan trotoar, mengacu pada Perda Nomor 41 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan serta Perda Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.
Selain itu, sejumlah spanduk ilegal yang dipasang di tiang telepon dan lampu jalan juga diturunkan karena masa izinnya telah habis atau melanggar aturan pemasangan.
Penertiban spanduk juga dilakukan di Jalan Sisingamangaraja, wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dan Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.
Semua spanduk dan reklame yang ditertibkan diamankan ke Mako Satpol PP untuk pendataan lebih lanjut.
Tim juga melakukan penertiban di kawasan wisata Tor Simarsayang, mengacu pada Perwal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian Pondok dan Gubuk di rumah makan, kafe, kafetaria, dan objek wisata.
Petugas memastikan agar penutup pondok tidak melebihi batas 30 cm, serta tidak menggunakan bahan seperti terpal dan spanduk.
Dalam kegiatan tersebut, tim menemukan dua pasangan muda-mudi di salah satu pondok.
Setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan tidak ditemukan tindak asusila, pasangan tersebut diberikan pembinaan langsung oleh Kabid PPUD dan diarahkan untuk segera pulang.
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tegas menyalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah yang dinilai lamba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian AHF, mantan Kepala Cabang BNI 46 Aek Nabara, berakhir di tangan petugas Imigrasi Kualanamu pada Senin (30/3/2026). AHF, y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
