Yaqut Cholil Qoumas vs KPK: Sidang Praperadilan Tertunda, Dugaan Pelanggaran Masih Menggunung
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara – Ratusan warga dari Angkola Timur dan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Tapsel, Senin (8/9/2025).
Massa menuntut agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera ditutup karena dugaan intimidasi dan provokasi terhadap masyarakat setempat.
Para pengunjuk rasa meminta Ketua DPRD Tapsel, Rahmat Nasution, segera menemui mereka dan memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan yang berhubungan dengan aktivitas PT TPL di wilayah mereka.
Berikut adalah beberapa poin tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat:
Meminta penjelasan terkait hasil notulen rapat Forkopimda mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang perizinan usaha pemanfaatan hutan PT TPL.
Mendesak DPRD dan Bupati mencabut hasil notulen rapat Forkopimda sebelum diadakannya rapat lanjutan setelah serap aspirasi masyarakat.
Meminta pertanggungjawaban Asisten 1 atas hasil rapat terkait luas konsesi PT TPL seluas 13.265 hektar dan penetapan tapal batas.
Meminta pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD untuk menyelesaikan permasalahan terkait tapal batas dan intimidasi yang dilakukan PT TPL.
Meminta jawaban terkait perubahan luas areal konsesi PT TPL menjadi 14.496,41 hektar akibat perambahan lahan.
Mendesak Bupati dan PT TPL segera melakukan ganti rugi atas lahan perkebunan masyarakat yang dikuasai PT TPL.
Meminta penjelasan terkait lahan yang sudah ditanami oleh masyarakat lokal di areal hutan produksi PT TPL.
Meminta salinan keputusan mengenai tim penentuan tapal batas yang ditunjuk oleh Bupati.
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK
MEDAN, 24 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil meraih predikat Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam Survei Penilaian K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan proyek gas abadi Blok Masela di Maluku Utara dapat mulai berproduksi gas alam
EKONOMI