Mahasiswa dan Pedagang Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD Madina, Ini 21 Tuntutan Mereka

MADINA - Sejumlah mahasiswa dan pedagang dari Pasar Baru Panyabungan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Mandailing Natal (Madina). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan masyarakat, terutama pedagang pasar.

Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan 21 poin tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madina.

Koordinator aksi, Indra Saputra, menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi serius, khususnya terkait persoalan Pasar Baru, maka aksi akan terus berlanjut.

Inilah 21 Tuntutan Aksi Mahasiswa dan Pedagang Pasar Baru:

Menggugat harga sewa kios Pasar Baru yang dianggap membebani pedagang akibat daya beli masyarakat yang rendah.

Menuntut pembayaran sewa diberlakukan sejak pembukaan Pasar Baru pada Januari, bukan mundur ke belakang.

Bupati Madina diminta mengkaji ulang penetapan harga sewa kios.

Menolak retribusi pasar Rp 2 juta yang sudah termasuk biaya kebersihan dan pelayanan, namun pedagang masih dibebankan biaya tambahan seperti toilet dan parkir.

Usut kepemilikan kios/toko oleh ASN, minta dikembalikan ke pedagang yang benar-benar berjualan.

Usut dugaan manipulasi pencabutan nomor kios oleh Dinas Perindag, terutama terhadap pedagang terdampak kebakaran yang belum melunasi bangunan.

Desak DPRD buat perda jam malam untuk pelajar di Kabupaten Mandailing Natal.

Perjuangkan pengesahan WPR dan IPR (Wilayah Pertambangan Rakyat & Izin Pertambangan Rakyat) ke pusat.