Prabowo Didesak Turun Tangan, 9 WNI Misi Kemanusiaan Gaza Ditahan Israel
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengerahkan seluruh jalur diplomasi pemerintah In
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik standar ganda dalam penerapan hukum internasional saat berbicara dalam BRICS Leaders Virtual Meeting, Senin malam (8/9/2025).
Dalam forum strategis tersebut, Prabowo mengajak negara-negara berkembang untuk memperkuat solidaritas menghadapi ketimpangan global yang kian nyata.
Pertemuan yang digelar secara daring itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara anggota dan mitra BRICS, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025, serta perwakilan dari India dan Uni Emirat Arab.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengkritik keras pola relasi internasional yang dinilainya semakin timpang.
Ia menyebut hukum internasional sering diabaikan demi kepentingan negara-negara besar.
"Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional setiap hari diabaikan," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, dominasi negara kuat atas tatanan global saat ini telah menyebabkan negara-negara kecil menjadi korban intimidasi ekonomi maupun politik.
Ia juga menyoroti penggunaan instrumen perdagangan dan keuangan sebagai senjata geopolitik.
"Di mana yang berkuasa adalah yang benar, negara kecil terintimidasi, perdagangan dan keuangan menjadi senjata. Kami menilai saat ini saatnya BRICS untuk terus berkembang," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya BRICS sebagai kekuatan global baru.
Ia memaparkan bahwa koalisi negara-negara BRICS saat ini mewakili lebih dari 55% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 40% Produk Domestik Bruto (PDB) global.
"BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, populasi terbanyak, pasar terbesar, dan sumber daya alam paling kritis. Ini adalah fondasi kuat untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang," jelasnya.
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengerahkan seluruh jalur diplomasi pemerintah In
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan interna
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan distribusi Minyakita mulai berjalan lebih stabil di sejumlah wilayah. Pemerintah jug
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal misi kemanusiaan intern
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradin) Firman Wijaya menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam penetapan kerugian k
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yudi LatifSEMUA konsep penting teori negara modern adalah konsepkonsep teologis yang disekularisasi.Kalimat itu berasal dari Polit
OPINI
SANGIHE Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Kepulauan Sangihe mendesak pemerintah mencopot Kepala Kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan publik terkait pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan
EKONOMI
GUNUNGSITOLI Kejaksaan Negeri Gunungsitoli membantah kabar yang menyebut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gunungsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengecam penangkapan jurnalis Republika, Bambang Noroyono, oleh aparat Israel saat mengikuti
NASIONAL