Dunia Pers Berduka, Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat H. Diapari Sibatangkayu Wafat di Usia 63 Tahun
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik standar ganda dalam penerapan hukum internasional saat berbicara dalam BRICS Leaders Virtual Meeting, Senin malam (8/9/2025).
Dalam forum strategis tersebut, Prabowo mengajak negara-negara berkembang untuk memperkuat solidaritas menghadapi ketimpangan global yang kian nyata.
Pertemuan yang digelar secara daring itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara anggota dan mitra BRICS, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025, serta perwakilan dari India dan Uni Emirat Arab.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengkritik keras pola relasi internasional yang dinilainya semakin timpang.
Ia menyebut hukum internasional sering diabaikan demi kepentingan negara-negara besar.
"Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional setiap hari diabaikan," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, dominasi negara kuat atas tatanan global saat ini telah menyebabkan negara-negara kecil menjadi korban intimidasi ekonomi maupun politik.
Ia juga menyoroti penggunaan instrumen perdagangan dan keuangan sebagai senjata geopolitik.
"Di mana yang berkuasa adalah yang benar, negara kecil terintimidasi, perdagangan dan keuangan menjadi senjata. Kami menilai saat ini saatnya BRICS untuk terus berkembang," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya BRICS sebagai kekuatan global baru.
Ia memaparkan bahwa koalisi negara-negara BRICS saat ini mewakili lebih dari 55% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 40% Produk Domestik Bruto (PDB) global.
"BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, populasi terbanyak, pasar terbesar, dan sumber daya alam paling kritis. Ini adalah fondasi kuat untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang," jelasnya.
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI
MEDAN Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menolak keras wacana yang mengusulkan pengemudi ojek daring (ojol) dikategorikan sebagai p
NASIONAL
JAKARTA Safari politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut ke Jawa Tengah setelah rangkaian kunjungan ke sejumlah daera
POLITIK
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) usai berkunjung ke Lampung
POLITIK
JAKARTA Babak 32 besar Piala Dunia 2026 resmi berakhir pada Sabtu (4/7/2026) siang WIB. Sebanyak 16 tim kini dipastikan melaju ke babak
OLAHRAGA
KANSAS CITY Timnas Kolombia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ghana dengan skor tipis 10 pada l
OLAHRAGA