Menkeu Purbaya Minta Maaf atas Pernyataan soal Tuntutan 17+8, Akui Salah Ucap?

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya yang menyebut bahwa tuntutan 17+8 hanya berasal dari "sebagian kecil rakyat". Ia mengaku kaget dengan respons negatif yang datang dari berbagai kalangan setelah pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikannya pada Senin, 8 September 2025, di Istana Negara.

"Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki," ujar Purbaya kepada awak media di Istana Negara, Selasa (9/9/2025).

Klarifikasi: Bukan Maksud Remehkan Aspirasi Publik

Purbaya menyatakan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan untuk meremehkan aspirasi rakyat yang tergabung dalam gerakan 17+8, yang belakangan ini melibatkan gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah.

"Maksud saya bukan sebagian kecil dalam arti jumlah, karena kalau sudah sampai turun ke jalan, itu artinya sudah dirasakan oleh banyak orang. Saya koreksi, dan saya minta maaf," jelasnya.

Fokus ke Ekonomi, Targetkan Pertumbuhan hingga 7 Persen

Sebagai bagian dari strategi merespons tuntutan masyarakat, Purbaya menegaskan akan fokus pada pemulihan ekonomi nasional agar lapangan kerja semakin terbuka dan kesejahteraan rakyat meningkat.

"Itu yang kita kejar ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau salah ngomong, saya minta maaf. Solusinya adalah ekonomi harus tumbuh supaya rakyat punya kerja dan nggak harus turun ke jalan," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan target pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal yang lebih agresif pasca-reshuffle kabinet.

Latar Belakang: Tuntutan 17+8