KPK Kantongi Identitas Pelaku Penghilangan Barang Bukti Kasus Kuota Haji
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku yang menghilangkan baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mempelajari secara serius 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Tuntutan tersebut menyoroti stagnasi pemberantasan korupsi di Indonesia serta menyerukan reformasi menyeluruh terhadap sistem politik dan aparat penegak hukum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja dan memperkuat lembaga antirasuah tersebut.
"Secara detail nanti kami akan mempelajari poin-poin yang menjadi masukan dari teman-teman ICW. Kami memandang positif karena setiap saran tentu akan menjadi perbaikan bagi KPK, khususnya terkait penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Budi menegaskan, partisipasi publik tetap menjadi pondasi utama dalam pemberantasan korupsi, baik dalam hal penindakan, pencegahan, maupun pendidikan.
"Permasalahan korupsi banyak terjadi di daerah. Artinya, KPK butuh mata dan telinga masyarakat untuk secara langsung melihat permasalahan-permasalahan itu," tambahnya.
Sebelumnya, ICW bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK dengan membawa 11 tuntutan reformasi antikorupsi. Peneliti ICW, Egi Primayoga, menjelaskan bahwa tuntutan ini merupakan hasil refleksi atas kondisi stagnan pemberantasan korupsi yang turut mendorong gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.
"Kami juga menyasar sistem politik, partai politik, dan aparat penegak hukum. Jadi, hal-hal itu yang kami sampaikan hari ini," ujar Egi.
Berikut 11 Tuntutan ICW Secara Lengkap:
Hapus sistem politik oligarkis dan hentikan dominasi elite bisnis super kaya.
Bersihkan KPK, Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan dari mafia hukum dan intervensi politik.
Revisi UU KPK untuk mengembalikan independensinya dan keluarkan polisi serta jaksa dari KPK.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku yang menghilangkan baran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Pol Purn. Dharma Pongrekun, akhirnya buka suara terkait namanya ya
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti risiko tindak pidana korupsi dalam penugasan khusus PT Pertamina (Persero) terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Nilai mata uang Iran, rial, terus merosot di tengah gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari dua pekan. Pada Rabu
INTERNASIONAL
DEPOK Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dalam paparannya, ia
KESEHATAN
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku Usaha Mikro
EKONOMI
JAKARTA Aplikasi dompet digital DANA menyediakan sejumlah fitur yang memungkinkan pengguna memperoleh saldo tambahan tanpa transaksi ber
EKONOMI
MEDAN Malam 27 Rajab dianggap sebagai salah satu malam istimewa dalam Islam karena keterkaitannya dengan peristiwa Isra Mi&039raj Nabi
AGAMA
OlehNurul Fatta. DALAM negara demokrasi, partai politik semestinya berfungsi sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan warga negara
OPINI
PADANGSIDIMPUAN Turnamen sepakbola Ama Ama Cup Kota Padangsidimpuan kembali memanas dengan laga sengit antara Putra Mandiri FC melawan F
OLAHRAGA
