Menteri HAM Usulkan DPR dan Kantor Pemerintahan Punya Pusat Demokrasi untuk Aksi Unjuk Rasa

Tak hanya di tingkat pusat, Pigai mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki halaman luas juga membuka ruang serupa.

Namun, ia menegaskan bahwa penerapan harus melihat kondisi fisik gedung masing-masing.

"Kalau ada kantor DPRD kabupaten/kota atau provinsi yang ruang sempit, jangan dipaksakan. Tapi kalau ada halaman luas, wajib dibuat untuk memenuhi hak berkumpul dan menyampaikan pendapat," ujarnya.

Natalius Pigai menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan secara damai.

Namun, ia memberi catatan keras bahwa aksi yang berujung pada kerusuhan atau perusakan fasilitas umum harus ditindak sesuai hukum.

"Kalau menyampaikan pendapat sesuai koridor, itu dijamin negara. Tapi kalau merusak, ya harus diproses hukum," tandasnya.

Usulan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah dalam menyeimbangkan hak menyampaikan aspirasi dengan ketertiban umum, tanpa mengurangi esensi demokrasi itu sendiri.*

(lp/a008)

Ketika Pejabat Tak Mau Menjawab: Bentuk Arogan atau Strategi Diam?

Prabowo Diisukan Kirim Surpres Ganti Kapolri, Ini Kata Wakil Ketua DPR

PSMS Medan Tersungkur 0-1 di Laga Pembuka Pegadaian Championship, Ini Tanggapan Gubernur Bobby

Eks Ketua MA Nepal Dilantik Jadi Perdana Menteri Sementara, Perempuan Pertama Pimpin Negara Usai Kerusuhan

TNI Temukan Indikasi Pidana Lain, Ferry Irwandi Bingung: “Siapa yang Saya Sakiti?”

Kades Aek Libung Dilaporkan ke Kejari Tapsel, Warga Tuntut Penegakan Hukum