KPU Blokir Akses Publik ke Ijazah dan 15 Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden!

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengejutkan publik dengan mengeluarkan keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi yang dikecualikan dari publikasi.

Salah satu dokumen penting yang tidak dapat dibuka tanpa persetujuan adalah fotokopi ijazah.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin pada 21 Agustus 2025.

Baca Juga:

• AJI Medan Kecam Pengusiran Jurnalis oleh Anggota DPRD Sumut saat Meliput RDP

Sebanyak 16 dokumen persyaratan capres-cawapres dinyatakan sebagai informasi pribadi yang dilindungi, termasuk fotokopi KTP elektronik, surat keterangan kesehatan, laporan harta kekayaan, hingga ijazah yang dilegalisasi.

KPU menyatakan keputusan ini diambil karena membuka dokumen tersebut dapat berpotensi mengungkap informasi pribadi yang berada di luar kewenangan KPU, khususnya data dalam ijazah. "Data/informasi tidak dikuasai/di luar kewenangan KPU," jelas Afifuddin.

Respons Istana dan DPR

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa KPU adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh eksekutif. "Kami menghormati keputusan KPU yang merupakan lembaga independen," ujarnya.

Namun, putusan KPU ini menuai kritik dari anggota Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, menyatakan data pejabat publik, termasuk capres dan cawapres, seharusnya bersifat transparan. "Orang melamar kerja saja menggunakan CV lengkap dengan ijazah, apalagi calon pemimpin," katanya.

Anggota Komisi II lainnya, Ahmad Doli Kurnia, juga menilai ijazah bukan dokumen yang harus disembunyikan. Ia mempertanyakan urgensi penerbitan aturan ini, terutama karena Pilpres berikutnya baru akan berlangsung pada 2029. Menurut Doli, ijazah dan catatan kelakuan baik adalah informasi dasar yang penting diketahui publik. "Masyarakat jadi tahu latar belakang pemimpinnya," ujar Doli.

KPU Tegaskan Tidak Ada yang Dilindungi

Ketua KPU Afifuddin menegaskan keputusan ini tidak bermaksud melindungi pihak manapun. Aturan tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. "Dokumen tertentu harus dijaga kerahasiaannya, termasuk rekam medis dan dokumen sekolah atau ijazah. Jika ingin dibuka, harus ada persetujuan pihak terkait atau putusan pengadilan," katanya.

KPU pun menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah melakukan uji konsekuensi dan bertujuan menjaga perlindungan data pribadi calon peserta pemilu.*

(dw/j006)

AJI Medan Kecam Pengusiran Jurnalis oleh Anggota DPRD Sumut saat Meliput RDP

Respon Cepat! Usai Dikunjungi Maruli Siahaan, Fasilitas Lapas Perempuan Medan Langsung Dibenahi

DPR Bela Polisi Isi Jabatan Sipil: Demi ASN yang Akuntabel dan Kompeten

Tambahan Anggaran Rp14,92 Triliun untuk IKN Ditolak DPR, Basuki: Bisa Mundur Lagi

Tunjangan Perumahan Fantastis DPRD, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Lama, Jangan Salahkan Kepala Daerah Baru

KPU Bantah Lindungi Jokowi-Gibran, Aturan Kerahasiaan Ijazah Capres-Cawapres Berlaku Umum