Ramai Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”, Istana: Pejabat Jangan Semena-mena

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine dan lampu strobo di jalan raya.

Pernyataan ini merespons masifnya gerakan masyarakat bertajuk "Stop Tot Tot Wuk Wuk di Jalan" yang ramai digaungkan di media sosial.

Gerakan tersebut merupakan bentuk protes publik terhadap penggunaan sirine dan strobo yang dinilai berlebihan oleh sebagian oknum pejabat maupun pengawalan resmi.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Tunjuk Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir

"Tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain. Bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut, lalu semena-mena atau semau-maunya," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan, Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara agar penggunaan sirine dan strobo dilakukan secara bijak, proporsional, dan sesuai kebutuhan mendesak.

Prasetyo juga mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang disebut tidak selalu menggunakan pengawalan sirine saat berkendara.

Bahkan dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo tetap berhenti saat lampu merah dan ikut mengalami kemacetan di jalan seperti masyarakat lainnya.

"Presiden memberikan contoh. Dalam pengawalan lalu lintas, beliau sering ikut bermacet-macet. Kalau lampu merah, ya berhenti, selama tidak ada kepentingan mendesak," tambahnya.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho, turut merespons gerakan ini.

Ia menyebut suara sirine dan strobo, atau yang dikenal publik dengan istilah "tot tot wuk wuk", kini menjadi bahan evaluasi serius di internal Polri, khususnya dalam sistem pengawalan di jalan raya.

"Bahkan saya, sebagai Kakorlantas, sudah membekukan penggunaan pengawalan dengan suara-suara itu. Karena masyarakat terganggu, apalagi kalau jalan padat," ujar Agus di Mabes Polri, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, kebijakan ini juga telah disosialisasikan ke seluruh jajaran Korlantas di tingkat pusat dan daerah.

Agus menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi masyarakat dan akan terus mengevaluasi pola pengawalan agar lebih beradab dan tidak menimbulkan keresahan.

"Terima kasih kepada masyarakat. Untuk sementara, Korlantas bekukan penggunaan 'tot tot'. Semoga ke depan kita bisa lebih tertib tanpa harus pakai suara-suara keras itu lagi," imbuhnya.

Gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk di Jalan" mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dan ketertiban di ruang publik.

Tuntutan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat negara bahwa keistimewaan tidak boleh mengesampingkan hak pengguna jalan lain.

Sejumlah pakar tata kota dan transportasi menyebut gerakan ini sebagai bagian dari "urban civility movement", yaitu dorongan untuk membentuk perilaku publik yang lebih tertib, adil, dan beretika, termasuk oleh para pejabat.*

(cn/a008)

Presiden Prabowo Tunjuk Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir

Reshuffle Kabinet Jilid III, Ini 4 Pejabat yang 'Didepak' dari Kabinet Prabowo

Tidak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan: Belum Ada Surat ke DPR

Gubernur Babel Kritik Pejabat Soal Perlindungan Tenaga Medis: “Kepala Dinas, Wali Kota, Bupati Penakut!”

Ketika Pejabat Tak Mau Menjawab: Bentuk Arogan atau Strategi Diam?

Gelombang Demo Akhir Agustus 2025: Alarm Keadilan dan Jalan Baru Restorasi Bangsa