
DPR Usulkan BP BUMN Bisa Tolak Rencana Kerja BPI Danantara
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengusulkan agar Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memiliki kewena
EkonomiBaca Juga:Namun mulai tahun depan, pemerintah menyatakan akan mulai menegakkannya dengan penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan."Sekarang kita masih mengimbau, mengingatkan bahwa ini sifatnya wajib. Tapi mulai tahun depan akan kita tegakkan. Artinya, mulai ada unsur pemaksaan, dan sanksi akan diterapkan secara bertahap," ujar Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Surya Lukita Warman, saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengusulkan agar Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memiliki kewena
EkonomiMEDAN RSUP H. Adam Malik (RSUP HAM) mencatat sejarah dengan melakukan operasi Cerebral Bypass Surgery perdana pada pasien anak penderita p
KesehatanJAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyalurkan 1.386 ton beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kegiatan Panen
EkonomiBatu Bara Universitas AlAzhar (UA) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menggelar Focus Group
PendidikanJAKARTA Banyak cara untuk menunjukkan rasa sayang pada pasangan, mulai dari perhatian, kesetiaan, hingga pemberian hadiah. Namun, terlalu
NasionalKetapang Sebanyak 24 siswa dan 1 guru dari SD Negeri 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami keracun
KesehatanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berpeluang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan k
Hukum dan KriminalSUMBAWA Polisi tengah menyelidiki dugaan keracunan massal yang dialami 130 siswa usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecama
PemerintahanMedan Kematian wartawan Kota Medan, Nico Saragih, pada Jumat, 5 September 2025, masih menyisakan misteri. Polisi hingga kini belum menyi
PeristiwaJAKARTA Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat tata kelola izin pengeluaran dan pemasukan benih tanaman dengan sistem transparan dan
Ekonomi