37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA – Proyek jalan tol baru yang menghubungkan Bogor dan Serpong melalui Parung resmi memasuki tahap penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
Proyek strategis ini merupakan bagian dari jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III dan diharapkan menjadi solusi konektivitas antarwilayah di Jabodetabek.
Tol Bogor-Serpong via Parung akan dibangun oleh konsorsium PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Hutama Karya Infrastruktur, dan PT Persada Utama Infra, anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR).Baca Juga:
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wilan Oktavian, menyampaikan bahwa proyek ini telah melalui proses panjang sejak pengadaan dilakukan pada 2022.
"Proyek ini sudah melewati tahapan evaluasi teknis, finansial, dan legal secara komprehensif. Penandatanganan PPJT hari ini menandai dimulainya fase implementasi," ujar Wilan dalam acara penandatanganan PPJT dan perjanjian regres di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Tol ini akan memiliki panjang 32,2 kilometer, membentang di dua provinsi yaitu Jawa Barat (27,83 KM) dan Banten (4,2 KM).
Jalan tol ini akan menghubungkan persimpangan Selabenda di Bogor hingga persimpangan Serpong, melalui wilayah Parung.
Adapun jalur tol ini akan melintasi beberapa kecamatan strategis, yakni Kemang, Ciseeng, dan Rumpin di Kabupaten Bogor, serta sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.
Dari sisi teknis, jalan tol dirancang memiliki:
- 5 interchange
- 2 junction
- Kecepatan rancang 100 KM/jam
- Lebar lajur 3,6 meter
- Konfigurasi awal 2x2 lajur, dikembangkan menjadi 2x3 lajur di tahap akhir
Pembangunan Tol Bogor-Serpong via Parung akan menelan biaya sekitar Rp12,3 triliun dan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pendekatan build-operate-transfer (bangun-guna-serah).
Wildan menjelaskan, proyek ini akan dimulai dengan proses pengadaan lahan pada awal 2026, dengan target konstruksi dimulai Oktober 2026 dan rampung pada Agustus 2028.
"Insha Allah pengadaan lahan dimulai awal tahun 2026. Jika semua berjalan lancar, proyek bisa selesai pada Agustus 2028," tegas Wilan.
Tol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas konektivitas melalui JORR III untuk mengurangi beban lalu lintas di dalam kota serta mempercepat mobilitas logistik di kawasan penyangga Jakarta.
Dengan kehadiran tol ini, diharapkan waktu tempuh dari Bogor ke Serpong atau sebaliknya akan berkurang signifikan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan kawasan baru di sepanjang trase tol.*
(bb/a008)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN