MBG Masih Gunakan Anggaran Pendidikan, DPR: Kesejahteraan Guru dan Beasiswa Tak Boleh Terganggu
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA – Proyek jalan tol baru yang menghubungkan Bogor dan Serpong melalui Parung resmi memasuki tahap penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
Proyek strategis ini merupakan bagian dari jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III dan diharapkan menjadi solusi konektivitas antarwilayah di Jabodetabek.
Tol Bogor-Serpong via Parung akan dibangun oleh konsorsium PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Hutama Karya Infrastruktur, dan PT Persada Utama Infra, anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR).Baca Juga:
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wilan Oktavian, menyampaikan bahwa proyek ini telah melalui proses panjang sejak pengadaan dilakukan pada 2022.
"Proyek ini sudah melewati tahapan evaluasi teknis, finansial, dan legal secara komprehensif. Penandatanganan PPJT hari ini menandai dimulainya fase implementasi," ujar Wilan dalam acara penandatanganan PPJT dan perjanjian regres di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Tol ini akan memiliki panjang 32,2 kilometer, membentang di dua provinsi yaitu Jawa Barat (27,83 KM) dan Banten (4,2 KM).
Jalan tol ini akan menghubungkan persimpangan Selabenda di Bogor hingga persimpangan Serpong, melalui wilayah Parung.
Adapun jalur tol ini akan melintasi beberapa kecamatan strategis, yakni Kemang, Ciseeng, dan Rumpin di Kabupaten Bogor, serta sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.
Dari sisi teknis, jalan tol dirancang memiliki:
- 5 interchange
- 2 junction
- Kecepatan rancang 100 KM/jam
- Lebar lajur 3,6 meter
- Konfigurasi awal 2x2 lajur, dikembangkan menjadi 2x3 lajur di tahap akhir
Pembangunan Tol Bogor-Serpong via Parung akan menelan biaya sekitar Rp12,3 triliun dan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pendekatan build-operate-transfer (bangun-guna-serah).
Wildan menjelaskan, proyek ini akan dimulai dengan proses pengadaan lahan pada awal 2026, dengan target konstruksi dimulai Oktober 2026 dan rampung pada Agustus 2028.
"Insha Allah pengadaan lahan dimulai awal tahun 2026. Jika semua berjalan lancar, proyek bisa selesai pada Agustus 2028," tegas Wilan.
Tol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas konektivitas melalui JORR III untuk mengurangi beban lalu lintas di dalam kota serta mempercepat mobilitas logistik di kawasan penyangga Jakarta.
Dengan kehadiran tol ini, diharapkan waktu tempuh dari Bogor ke Serpong atau sebaliknya akan berkurang signifikan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan kawasan baru di sepanjang trase tol.*
(bb/a008)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP ber
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (B
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK