Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
SURAKARTA — Sebuah babak baru dalam sejarah organisasi wartawan di Indonesia resmi dimulai.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi dikukuhkan di Gedung Monumen Pers Indonesia, Kota Surakarta, Sabtu (4/10/2025).
Pengukuhan terhadap sekitar 134 pengurus PWI Pusat dilakukan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.Baca Juga:
Acara ini menjadi penanda berakhirnya dualisme organisasi yang sempat membayangi PWI dan meneguhkan kembali semangat persatuan dalam tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Dalam sambutannya, Akhmad Munir, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara, menekankan bahwa kebangkitan PWI tak terlepas dari semangat persatuan yang kembali dirajut sejak Kongres PWI di Cikarang pada 30 Agustus 2025 lalu.
"Tanpa persatuan, organisasi PWI lumpuh. Dengan persatuan, PWI kini bisa kembali berperan menjaga martabat pers Indonesia," tegas Munir.
Ia juga menekankan bahwa PWI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan pilar penting dalam menjaga kehidupan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat.
"Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut," tambahnya.
Menkomdigi Meutya Hafid memberikan apresiasi terhadap proses penyatuan PWI dan menyebut pengukuhan ini sebagai "cahaya kebenaran" bagi dunia pers nasional.
Mantan jurnalis televisi ini menceritakan bagaimana ia didatangi para senior wartawan tak lama setelah dirinya dilantik sebagai menteri.
"Karena saya dulunya wartawan, waktu kedatangan senior-senior pers saya sempat deg-degan. Mereka bicara soal pentingnya menyatukan PWI," kenangnya.
Namun, Meutya menegaskan bahwa pemerintah mengambil posisi netral dan tidak melakukan intervensi terhadap proses penyatuan PWI.
Sebaliknya, pemerintah justru berkomitmen untuk menjaga kemerdekaan pers.
"Pemerintah menjaga betul agar tidak sedikit pun melakukan intervensi. Kami berdiri bersama pers yang independen, profesional, dan bersatu. Dengan pers yang kuat, demokrasi Indonesia akan semakin kokoh," katanya.
Pengukuhan yang digelar di Monumen Pers Nasional, situs bersejarah bagi perjalanan jurnalistik Indonesia, dihadiri oleh jajaran pengurus PWI dari seluruh provinsi.
Hadir pula Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Wakapolda Jateng Kombes Pol Latif Usman, Wamenkomdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani.
Tak ketinggalan, para tokoh dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surakarta juga turut menyaksikan momentum bersejarah tersebut.*
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL