Bos Maktour Usai Diperiksa KPK: Kuota Haji Tambahan Tanggung Jawab Kemenag
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta dengan DPR, sebelum memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur.
Saan menilai bahwa meskipun tujuan pembangunan ulang musala tersebut mulia, proses pengambilan keputusan perlu melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Tentu itu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan. Yang kedua tentu dengan DPR juga, khususnya dengan Komisi V," ujar Saan kepada wartawan seusai menghadiri acara Donor Darah Konsisten Membawa Arus Perubahan yang digelar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Menurut politikus NasDem itu, jika penggunaan APBN tidak dikonsultasikan lebih dulu, dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan publik, yang justru dapat merugikan pesantren sebagai pihak penerima bantuan.
"Kalau misalkan ada polemik, kan kasihan pesantrennya juga. Jadi yang akan menjadi sorotan atau beban ya pesantrennya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan 67 santri.
Menurut Dody, membangun ulang lebih efisien dibanding memperbaiki struktur gedung lama yang sudah rusak parah.
Ia menyebut anggaran pembangunan akan menggunakan dana dari APBN, namun tetap membuka kemungkinan partisipasi dari sektor swasta.
"Kalau soal anggaran, insyaallah cukuplah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta," ujar Dody, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, hingga saat ini, belum ada rincian pasti mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima usulan atau laporan resmi terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun atau merehabilitasi Ponpes Al Khoziny.
"Saya baru baca di media saja," kata Purbaya saat menghadiri media gathering melalui Zoom, Jumat (10/10/2025).
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah mobil pengangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlibat kecelakaan lalu lintas di kawasan Sepatan, Kabupaten Tangera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian selebgram Lula Lahfah yang ditemukan meninggal di apartemennya di kawasan Cipete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan Senin, 26 Januari 2026. Mata uang Garuda menguat 0,23 persen atau naik 0,38
EKONOMI
LUBUK PAKAM Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menegaskan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera me
PEMERINTAHAN
LUBUK PAKAM, DELI SERDANG Pengelolaan parkir di pasar tradisional Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang mengalami perubahan sementara.
PEMERINTAHAN
