Gibran Minta Koperasi Desa Merah Putih Tidak Saingi BUMDes dan Warung Warga
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta dengan DPR, sebelum memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur.
Saan menilai bahwa meskipun tujuan pembangunan ulang musala tersebut mulia, proses pengambilan keputusan perlu melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Tentu itu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan. Yang kedua tentu dengan DPR juga, khususnya dengan Komisi V," ujar Saan kepada wartawan seusai menghadiri acara Donor Darah Konsisten Membawa Arus Perubahan yang digelar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Menurut politikus NasDem itu, jika penggunaan APBN tidak dikonsultasikan lebih dulu, dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan publik, yang justru dapat merugikan pesantren sebagai pihak penerima bantuan.
"Kalau misalkan ada polemik, kan kasihan pesantrennya juga. Jadi yang akan menjadi sorotan atau beban ya pesantrennya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan 67 santri.
Menurut Dody, membangun ulang lebih efisien dibanding memperbaiki struktur gedung lama yang sudah rusak parah.
Ia menyebut anggaran pembangunan akan menggunakan dana dari APBN, namun tetap membuka kemungkinan partisipasi dari sektor swasta.
"Kalau soal anggaran, insyaallah cukuplah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta," ujar Dody, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, hingga saat ini, belum ada rincian pasti mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima usulan atau laporan resmi terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun atau merehabilitasi Ponpes Al Khoziny.
"Saya baru baca di media saja," kata Purbaya saat menghadiri media gathering melalui Zoom, Jumat (10/10/2025).
Sebagai informasi, musala Ponpes Al Khoziny ambruk beberapa waktu lalu dan menewaskan puluhan santri.
Tragedi ini memicu respons cepat dari pemerintah dan publik, yang turut mendorong langkah perbaikan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan.*
(sn/a008)
ENDE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak boleh menjadi pesaing bagi
EKONOMI
JAKARTA Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka. Kali ini, muncul temuan terkait pengadaan
HUKUM DAN KRIMINAL
VANCOUVER Kemenangan besar Kanada atas Qatar dengan skor 60 pada laga Grup B Piala Dunia 2026 berubah menjadi kabar duka setelah gelandan
OLAHRAGA
JAKARTA Rencana pemanfaatan ribuan motor listrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menumpuk di gudang mendapat sorotan baru. Pe
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara melakukan rotasi dan mutasi sejumlah kepala satuan (kasat) di jajaran polres wilayah hukumnya. Pergeseran jabat
NASIONAL
JAKARTA Polisi menangkap dua tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan dr Tifa, pada Jum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 Joko Widodo disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk ikut mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Sub
POLITIK
JAKARTA Sebanyak 4.263 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan berlangsung di sejumlah
PERISTIWA
MEKSIKO Timnas Meksiko menjadi negara pertama yang memastikan langkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum meratifikasi Konvensi Organisasi Perb
EKONOMI