OTT KPK Menjerat Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, PAN Langsung Bertindak
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat serta mempermudah proses pengurusan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan program nasional pembangunan 3 juta unit rumah subsidi, sebagaimana menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
"Secara nasional, realisasi rumah subsidi saat ini tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 45.673 unit, disusul Jawa Tengah 17.698 unit, Sulawesi Selatan 16.295 unit, dan Jawa Timur 13.228 unit," kata Maruarar, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Maruarar menyoroti posisi Provinsi Jawa Timur yang berada di urutan keempat dalam capaian realisasi rumah subsidi, meskipun provinsi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
"Jumlah warga di Jawa Timur yang belum memiliki rumah mencapai 1,8 juta orang. Presiden Prabowo telah menyiapkan program rumah subsidi dalam skala besar, jadi sayang kalau Jawa Timur masih tertinggal," tegasnya.
Maruarar juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin, termasuk pembebasan sejumlah biaya seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Baru Pak Prabowo yang membuat kebijakan seperti ini. Maka pelaksanaannya perlu diturunkan hingga tingkat kabupaten dan kota melalui peraturan kepala daerah," tambah Maruarar.
Ia menekankan, program rumah subsidi bukan hanya tentang pencapaian angka pembangunan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan, khususnya di daerah-daerah dengan backlog perumahan yang tinggi.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menambah kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sumatera Utara menjadi 20.000 unit, sebagai bagian dari langkah konkret percepatan pemerataan pembangunan perumahan nasional.*
(bs/a008)
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sebuah tragedi menimpa pasangan suami istri di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Arifin Siregar
PERISTIWA