Menperkim Minta Kepala Daerah Permudah Akses Rumah Subsidi untuk Rakyat Miskin

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat serta mempermudah proses pengurusan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan program nasional pembangunan 3 juta unit rumah subsidi, sebagaimana menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

"Secara nasional, realisasi rumah subsidi saat ini tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 45.673 unit, disusul Jawa Tengah 17.698 unit, Sulawesi Selatan 16.295 unit, dan Jawa Timur 13.228 unit," kata Maruarar, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:

• Ijeck Apresiasi Keterlibatan Prabowo di KTT Mesir: Bukan Sekadar Hadir, Tapi Ambil Peran dalam Perdamaian Gaza

Maruarar menyoroti posisi Provinsi Jawa Timur yang berada di urutan keempat dalam capaian realisasi rumah subsidi, meskipun provinsi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

"Jumlah warga di Jawa Timur yang belum memiliki rumah mencapai 1,8 juta orang. Presiden Prabowo telah menyiapkan program rumah subsidi dalam skala besar, jadi sayang kalau Jawa Timur masih tertinggal," tegasnya.

Maruarar juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin, termasuk pembebasan sejumlah biaya seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Baru Pak Prabowo yang membuat kebijakan seperti ini. Maka pelaksanaannya perlu diturunkan hingga tingkat kabupaten dan kota melalui peraturan kepala daerah," tambah Maruarar.

Ia menekankan, program rumah subsidi bukan hanya tentang pencapaian angka pembangunan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan, khususnya di daerah-daerah dengan backlog perumahan yang tinggi.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menambah kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sumatera Utara menjadi 20.000 unit, sebagai bagian dari langkah konkret percepatan pemerataan pembangunan perumahan nasional.*

(bs/a008)

Hadiri Festival Legu Tara No Ate, Gibran Tegaskan: Pembangunan Tidak Boleh Jawa-Sentris, Harus Indonesia-Sentris

Bank Sumut dan REI Sumut Kolaborasi Hadirkan Kemudahan KPR Subsidi bagi MBR

KPR MBR Terhambat, Purbaya Pastikan Langkah Cepat dari Pemerintah

Mendagri Beri Sanksi Tegas Bagi Bangunan Tanpa PBG: Peringatan Hingga Pembongkaran

Proyek Pembangunan LRT Jakarta Terus Ngebut: Langkah Nyata Menuju Transportasi Terintegrasi

Sinergi Pengawasan Daerah Jadi Kunci, DPRD Padangsidimpuan Siap Dorong Reformasi Inspektorat