JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat serta mempermudah proses pengurusan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan program nasional pembangunan 3 juta unit rumah subsidi, sebagaimana menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
"Secara nasional, realisasi rumah subsidi saat ini tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 45.673 unit, disusul Jawa Tengah 17.698 unit, Sulawesi Selatan 16.295 unit, dan Jawa Timur 13.228 unit," kata Maruarar, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Maruarar menyoroti posisi Provinsi Jawa Timur yang berada di urutan keempat dalam capaian realisasi rumah subsidi, meskipun provinsi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
"Jumlah warga di Jawa Timur yang belum memiliki rumah mencapai 1,8 juta orang. Presiden Prabowo telah menyiapkan program rumah subsidi dalam skala besar, jadi sayang kalau Jawa Timur masih tertinggal," tegasnya.
Maruarar juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin, termasuk pembebasan sejumlah biaya seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Baru Pak Prabowo yang membuat kebijakan seperti ini. Maka pelaksanaannya perlu diturunkan hingga tingkat kabupaten dan kota melalui peraturan kepala daerah," tambah Maruarar.
Ia menekankan, program rumah subsidi bukan hanya tentang pencapaian angka pembangunan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan, khususnya di daerah-daerah dengan backlog perumahan yang tinggi.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menambah kuota rumah subsidi untuk Provinsi Sumatera Utara menjadi 20.000 unit, sebagai bagian dari langkah konkret percepatan pemerataan pembangunan perumahan nasional.*
(bs/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
