JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia.
Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bukan karena kesadaran politik, melainkan karena dorongan insentif finansial.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan hasil riset yang menyebutkan 70 hingga 80 persen pemilih hadir di TPS karena politik uang, bukan karena dorongan kesadaran demokrasi.Baca Juga:
"Jadi politik uang itu sesuatu yang luar biasa. Orang datang ke TPS itu bukan karena kesadaran politik, tetapi karena politik uang," ujar Bahtiar dalam sebuah forum di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).
Bahtiar menjelaskan, tingginya angka politik uang berkorelasi langsung dengan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 194,7 juta dari total 285 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin.
"Memang tingkat kemiskinan kita itu tinggi. Dengan kondisi seperti itu, politik uang menjadi alat efektif untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat," katanya.
Kondisi ini, lanjut Bahtiar, menjadi tantangan serius bagi upaya membangun pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak serta-merta mencerminkan kualitas demokrasi yang ideal.
Tak hanya kemiskinan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi penyebab lemahnya kesadaran politik.
Bahtiar mencatat, hanya sekitar 6,8 hingga 7 persen warga Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi, sementara lebih dari 65 persen hanya lulusan SMP dan sekitar 24 persen lainnya bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar.
"Dengan komposisi seperti ini, bagaimana kita berharap partisipasi yang berkualitas? Ini kondisi faktual yang harus kita elaborasi secara serius," ujarnya.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
