SAMOSIR – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan pentingnya media massa yang ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memenuhi prasyarat administratif, terutama verifikasi dari Dewan Pers.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, saat menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Media Delegasi di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sabtu (18/10/2025).
Dalam sambutannya, Erwin menekankan bahwa legalitas dan profesionalitas media harus dibuktikan melalui sejumlah kelengkapan administratif, seperti dokumen hukum perusahaan, struktur redaksi yang jelas, serta status verifikasi Dewan Pers sebagai bukti kredibilitas dan tanggung jawab media.Baca Juga:
"Saat ini ada 95 media massa yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemprov Sumut dan telah terverifikasi Dewan Pers. Terdiri dari 18 media cetak, 64 media online, dan 13 media elektronik," kata Erwin.
Menurutnya, kerja sama antara media dengan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan temuan jika media bersangkutan belum mengantongi verifikasi resmi dari Dewan Pers.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong media-media lokal agar segera melengkapi syarat yang dibutuhkan.
"Kita terus mengimbau agar media yang belum terverifikasi segera mengurusnya. Ini bukan bentuk intervensi terhadap konten atau independensi media, tetapi soal administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi," tegas Erwin.
Ia juga berharap pada tahun ini lebih banyak media yang memenuhi persyaratan dan mendapatkan sertifikasi dari Dewan Pers, agar sinergi antara pemerintah daerah dan media bisa berjalan secara profesional dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Pemimpin Umum Media Delegasi, Maruli Siregar, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kadis Kominfo Sumut yang mewakili Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Menurutnya, dukungan pemerintah sangat berarti bagi media lokal yang terus berproses menjadi lebih profesional.
"Kami sedang memproses verifikasi Dewan Pers. Ini sebagai bentuk komitmen kami agar kolaborasi antara media dan Pemprov Sumut berjalan dengan baik dan sesuai regulasi," ujar Maruli.
Turut hadir dalam acara tersebut, GM Geopark Kaldera Toba Ajizul Kholis, Bupati Samosir pertama Wilmar Simanjorang, serta tokoh masyarakat dan keluarga besar Media Delegasi.*
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
