Surati Prabowo, Andrie Yunus Sebut Pengadilan Militer Kasusnya Tak Legitimate
JAKARTA Aktivis Andrie Yunus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Dalam sura
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG – Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia diminta memperkuat tata kelola pelayanan publik agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilaksanakan secara optimal.
SPM mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.
"Tujuannya adalah memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan dasar yang setara dan terstandarisasi, sesuai hak-hak dasar mereka," ujar Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, saat Rapat Koordinasi Capaian dan Pelaporan SPM Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Bandung, Jumat (24/10/2025).Baca Juga:
Restuardy menegaskan penerapan SPM merupakan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah harus fokus pada pelayanan dasar.
Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) juga mengatur bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) harus digunakan untuk mendukung pencapaian SPM sesuai kinerja layanan di daerah.
"Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ukuran nyata dari hadirnya pemerintah dalam menjamin layanan dasar bagi masyarakat. Kami dorong pemerintah daerah agar penerapan SPM mencapai 100 persen," tegasnya.
Restuardy menambahkan, Tim Sekber SPM yang terdiri dari Cdan sejumlah kementerian/lembaga tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di wilayah barat dan timur Indonesia.
Untuk wilayah barat, monev telah dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di Jakarta, tim melakukan pemantauan di Puskesmas Pancoran, SMA 70, Satuan Gulkarmat/BPBD, serta PAM Jaya.
Sementara di Jawa Barat, tim memantau Puskesmas Ciparay, Panti Lansia Ciparay, SMAN 8 Kota Bandung, dan Satuan Damkar Kota Bandung.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penerapan SPM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah di semua daerah.*
(mt/M/006)
JAKARTA Aktivis Andrie Yunus menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Dalam sura
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untu
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumpulkan pengurus daerah partainya dalam agenda penguatan organisasi di Sekolah Parta
POLITIK
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil mendatangi Istanna Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan surat dari korban penyiraman air keras,
NASIONAL
JAKARTA Helikopter PKCFX yang dioperasikan PT Matthew Air Nusantara jatuh di kawasan hutan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sanggau, Kali
PERISTIWA
JAKARTA Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Laha
POLITIK
JAKARTA Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah m
NASIONAL
SEKADAU Kecelakaan helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di perbukitan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mene
PERISTIWA