Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melayat ke kediaman mendiang Sri Susuhunan Pakubuwana (PB) XIII di Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu (2/11/2025), usai kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah.
Setibanya di keraton, Wapres disambut oleh para kerabat dan abdi dalem, sebelum memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang PB XIII.
Suasana haru menyelimuti area keraton, seiring Gibran menekankan peran almarhum sebagai penjaga tradisi, pelestari kebudayaan Jawa, dan panutan masyarakat Surakarta.Baca Juga:
"Keteladanan dan pengabdian almarhum dalam menjaga warisan budaya bangsa akan terus dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang," ujar Wapres.
Belasungkawa juga disampaikan kepada keluarga besar Keraton dan masyarakat Surakarta.
Gibran menilai, almarhum memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Achiruddin Darojat, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, serta Plt. Kepala Sekretariat Wapres, Al-Muktabar.
Selain Wapres Gibran, mantan Presiden Joko Widodo juga hadir melayat di keraton bersama Wali Kota Surakarta Respati Ardi, ikut melaksanakan salat jenazah dan berdoa untuk almarhum.
"Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Sinuhun PB XIII. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, ditempatkan di tempat yang paling baik, dan diampuni seluruh dosa-dosanya," kata Jokowi.*
Sri Susuhunan PB XIII wafat pada Minggu pagi (2/11/2025) di RS Indriati, Solo Baru, pukul 07.40 WIB.
Almarhum sebelumnya menjalani perawatan intensif setelah sakit pasca mengikuti Upacara Adang Tahun Dal dan Kembul Bujana pada 7-8 September 2025.
PB XIII, lahir di Surakarta pada 28 Juni 1948 dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryadi, kemudian dikenal dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi.
Ia dinobatkan menjadi Raja Surakarta pada 2004, menggantikan ayahandanya.
Masa awal kepemimpinannya sempat diwarnai dualisme kepemimpinan dengan saudaranya KGPH Tedjowulan, sebelum terjadi rekonsiliasi pada 2012.
Jenazah PB XIII akan disemayamkan di Keraton Surakarta Hadiningrat sebelum diberangkatkan ke Loji Gandrung pada Rabu (5/11/2025) pagi menggunakan kereta kencana jenazah raja, kemudian dibawa dengan ambulans ke Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta.
(kmtt/a008)
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL