Pemko Tanjungbalai Gandeng IPA, Perkuat Gerakan Anti Narkoba dan Judol di Kalangan Pelajar
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kota Tanjungb
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong, Mgr. Hilarion Datus Lega, menyerukan agar Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI), keuskupan khusus yang menaungi umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, mengambil peran lebih besar dalam upaya penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan di Papua.
Pesan itu disampaikan dalam forum Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Menurut Mgr. Datus, keberadaan OCI memiliki potensi strategis karena berhubungan langsung dengan aparat negara, sehingga dapat menjadi jembatan dialog antara masyarakat sipil dan aparat keamanan di Papua.Baca Juga:
"Kehadiran Gereja dalam tubuh TNI dan Polri bisa menjadi jembatan untuk memperkuat dialog kemanusiaan dan membangun kepercayaan di masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa konflik dan persoalan di Papua tidak bisa hanya didekati dari aspek keamanan, melainkan harus disertai pendekatan kemanusiaan dan pastoral yang melibatkan tokoh-tokoh Gereja.
"Masalah Papua bukan semata isu keamanan, tetapi juga menyentuh martabat manusia, keadilan, dan kesejahteraan. Karena itu, sinergi antara Gereja dan aparat negara menjadi sangat penting," kata Mgr. Datus.
Menanggapi hal itu, Wakil Uskup untuk Umat Katolik di Lingkungan TNI-Polri, Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr, menyambut positif seruan tersebut.
Ia menegaskan, OCI berkomitmen terus hadir sebagai jembatan kasih dan perdamaian, khususnya dalam membangun semangat kemanusiaan di kalangan aparat negara.
"OCI selalu berupaya menjadi jembatan kasih dan persaudaraan. Melalui pelayanan mental rohani kepada anggota TNI dan Polri, kami ingin menumbuhkan semangat kemanusiaan dan keadilan di setiap lini tugas, termasuk di Papua," ujar Romo Yos.
Ia menambahkan, Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, terutama di wilayah konflik seperti Papua, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Forum SAGKI 2025 sendiri menjadi momentum penting bagi Gereja Katolik Indonesia dalam merumuskan arah pelayanan pastoral di tengah tantangan sosial dan politik nasional.
Selain membahas persoalan Papua, forum ini juga menyoroti isu kemiskinan, perubahan iklim, serta pentingnya peran Gereja dalam membangun solidaritas lintas iman dan budaya di tengah masyarakat yang majemuk.
Melalui SAGKI, para uskup dan imam diharapkan dapat menyusun langkah konkret agar Gereja tidak hanya hadir dalam altar doa, tetapi juga aktif di ruang publik untuk membela kemanusiaan.*
(a008)
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kota Tanjungb
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peringatan Hari Jadi ke78 Provinsi Sumatera Utara yan
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Medan, Airin Rico Waas, meninjau progres pembangunan Dekranas Mall yang berl
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara menggelar bakti sosial layanan kesehatan di Kabupaten Asah
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap peran Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam kasus dugaan korupsi tata kel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL