Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa pada Senin (10/11/2025) di Istana Negara, Jakarta.
Acara ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, menegaskan penghormatan negara terhadap jasa para tokoh yang berkontribusi signifikan bagi Indonesia.
Prabowo menyerahkan gelar secara langsung kepada ahli waris para penerima, menandai momen resmi pengakuan negara atas jasa mereka.Baca Juga:
Acara diawali dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden Prabowo.
"Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia," kata Prabowo.
Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan pada 6 November 2025.
Dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional tahun ini, terdapat dua mantan Presiden RI, yakni Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Presiden ke-2 Soeharto. Nama lain yang mendapat gelar termasuk Marsinah, yang dikenal sebagai pejuang buruh, serta tokoh-tokoh dari berbagai daerah seperti Mochtar Kusumaatmaja, Hajjah Rahma El Yunusiyyah, dan Sultan Muhammad Salahuddin.
Daftar Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025:
-Jenderal Besar TNI Soeharto (Jawa Tengah, Presiden Republik Indonesia ke‑2 )
-Abdurrahman Wahid (Jawa Timur, Presiden Republik Indonesia ke‑4 )
-Marsinah (Jawa Timur, Pejuang Buruh)
-Mochtar Kusumaatmaja (Jawa Barat, Menteri Kehakiman tahun 1974‑1978 dan Menteri Luar Negeri 1978‑1988
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI