Tanpa Hakim Ad Hoc, Pengadilan Militer Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Digelar Terbuka
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, proses seleksi dilakukan melalui tiga tahapan penyaringan ketat agar aparatur yang ditempatkan di IKN benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, proses penapisan ini telah disusun sejak tahun 2022 dan terus disempurnakan menyesuaikan arah pembangunan IKN serta struktur kabinet baru yang terbentuk sejak Oktober 2024.Baca Juga:
"Seiring perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang untuk menyesuaikan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan agar perpindahan lebih efektif dan efisien," ujar Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Purwadi menjelaskan, penyaringan ASN dilakukan melalui tiga tahapan utama:
-Penyesuaian organisasi dan jabatan di kementerian/lembaga agar sesuai kebutuhan fungsi pemerintahan di IKN.
-Evaluasi kompetensi dan kinerja individu, guna memastikan ASN yang berpindah memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap sistem kerja digital dan tata pemerintahan modern.
-Penataan aset dan SDM secara efisien, agar distribusi pegawai sesuai kapasitas dan kebutuhan ruang kerja di kawasan inti pemerintahan.
Menurut Purwadi, langkah ini penting untuk memastikan aparatur yang dipindahkan bukan hanya memenuhi kuota, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis teknologi di IKN.
"Pemerintah tidak ingin pemindahan ASN sekadar formalitas. ASN yang ditempatkan harus bermental melayani dan mampu beradaptasi dengan ekosistem kerja baru yang lebih cepat dan transparan," tegasnya.
PANRB menegaskan, seluruh proses seleksi ASN menuju IKN dilakukan berdasarkan prinsip merit system dan keterbukaan.
Pegawai yang memiliki rekam jejak, kompetensi digital, serta potensi kepemimpinan akan mendapatkan prioritas.
Purwadi juga menambahkan, kementerian tengah memfinalisasi peta kebutuhan jabatan dan posisi strategis di IKN bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Otorita IKN.
"Kita pastikan, hanya ASN yang terbaik dan paling siap yang akan mendukung pemerintahan di IKN," ujarnya.
Program pemindahan ASN ke IKN merupakan bagian dari tahap awal operasionalisasi pemerintahan baru yang akan dimulai pertengahan 2025, seiring pembangunan infrastruktur inti Ibu Kota Nusantara yang sudah mencapai lebih dari 80 persen.*
(i/dh)
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yu
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana duka menyelimuti warga Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Masyarakat digegerkan d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Ind
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied pe
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas keberangkatan 1.883 calon jemaah haji (calhaj) asal Kota Medan untuk musim haji 1
PEMERINTAHAN
BANGKA BELITUNG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi pemberitaan yang menuding ketidakprofesionalan lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator K
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN