Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA – Tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, proses seleksi dilakukan melalui tiga tahapan penyaringan ketat agar aparatur yang ditempatkan di IKN benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan, proses penapisan ini telah disusun sejak tahun 2022 dan terus disempurnakan menyesuaikan arah pembangunan IKN serta struktur kabinet baru yang terbentuk sejak Oktober 2024.Baca Juga:
"Seiring perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang untuk menyesuaikan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan agar perpindahan lebih efektif dan efisien," ujar Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Purwadi menjelaskan, penyaringan ASN dilakukan melalui tiga tahapan utama:
-Penyesuaian organisasi dan jabatan di kementerian/lembaga agar sesuai kebutuhan fungsi pemerintahan di IKN.
-Evaluasi kompetensi dan kinerja individu, guna memastikan ASN yang berpindah memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap sistem kerja digital dan tata pemerintahan modern.
-Penataan aset dan SDM secara efisien, agar distribusi pegawai sesuai kapasitas dan kebutuhan ruang kerja di kawasan inti pemerintahan.
Menurut Purwadi, langkah ini penting untuk memastikan aparatur yang dipindahkan bukan hanya memenuhi kuota, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis teknologi di IKN.
"Pemerintah tidak ingin pemindahan ASN sekadar formalitas. ASN yang ditempatkan harus bermental melayani dan mampu beradaptasi dengan ekosistem kerja baru yang lebih cepat dan transparan," tegasnya.
PANRB menegaskan, seluruh proses seleksi ASN menuju IKN dilakukan berdasarkan prinsip merit system dan keterbukaan.
Pegawai yang memiliki rekam jejak, kompetensi digital, serta potensi kepemimpinan akan mendapatkan prioritas.
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari proses pengusutan dugaan k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL